Daftar Pemilih Jadi Isu Seksi dan Krusial Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Daftar pemilih masih menjadi sumber perdebatan antara penyelenggara dan tim sukses pasangan calon. Polemik ini bukan hal baru dalam pemilu/pilkada di Indonesia.

"Daftar pemilih selalu menjadi isu seksi dan sangat menentukan dalam proses Pemilukada," kata Sebastian Salang, Koordinator Formappi, saat ditemui di Matraman, Jakarta Timur, Kamis, (31/5/2012).

Dari daftar pemilih, misalnya, pasangan calon bersama timnya sebenarnya sudah bisa mengukur dan memiliki gambaran awal terkait potensi kemenangannya. Tak heran bila dikatakan pasangan calon yang mampu memenangkan 'permainan DPT' bisa dikatakan sudah memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan kompetitornya untuk memenangkan pilkada.

"Calon yang memenangkan 'permainan DPT' bisa dikatakan sudah selangkah di depan pesaingnya untuk menjadi pemenang pemilukada. Itu sebabnya, isu DPT sangat seksi dan menentukan," papar Bastian.

Isu seksi DPT tak lepas dari potensi ketidakakuratan yang ditimbulkan dalam pencatatan daftar pemilih. Pasalnya, dengan sistem administrasi kependudukan yang masih belum tertata, penyelenggara pun akan kesulitan memperoleh data penduduk yang akurat.

Belum lagi, acuan yang dipakai sebagai dasar rujukan adalah daftar pilkada pada periode sebelumnya yang pastinya sudah banyak mengalami perubahan. Tak heran bila daftar pemilih rawan dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan calon. Kerawanan itulah yang dimaksud Bastian dengan istilah 'permainan DPT'.

"Dengan kinerja KPU DKI Jakarta yang terkesan kurang serius membenahi DPT, potensi kisruh semakin besar," lanjut Bastian.

Ia menjelaskan, Panwaslu menjadi pihak yang paling berwenang mengawasi pendataan daftar pemiilih yang dilakukan KPU. Namun, ia juga menambahkan, dukungan dari warga yang telah memiliki hak pilih sangat dibutuhkan.

"Masalahnya, masyarakat Jakarta tergolong masyarakat industrialis yang sibuk dengan rutinitas pekerjaan mereka. Yang menjadi pertanyaan, berapa banyak warga yang memiliki kesadaran untuk mengecek apakah namanya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum?" kata Bastian.

Karena itu, ia berharap warga Jakarta lebih meningkatkan kesadaran berdemokrasi terutama untuk partisipasi pilkada. Ia juga berharap KPU mau memperbaiki daftar pemilih yang ada guna meminimalkan potensi konflik.

"Masih ada cukup waktu bagi KPU untuk memperbaiki daftar pemilih. Sisa waktu yang ada sebaiknya dimaksimalkan," pungkas Bastian.