Akar Permasalahan Kemenkumham dari Lapas

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai masalah yang menerpa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukam) disinyalir oleh Komisi III DPR RI berasal dari penjara atau lembaga pemasyarakatan. Selama ini Kemenkuham kurang memperhatikan kesejahteraan pegawai lapas, sehingga memunculkan banyak permasalahan dari kemenkuham yang justru berasal dari lapas.

"Kemenkumham sudah saatnya memerhatikan kesejahteraan pegawai lapas. Gaji mereka sekitar dua sampai tiga juta rupiah, tergolong kecil dengan perbandingan tanggung jawab yang besar," ujar Syariffudin Udin, Anggota komisi III di DPR, Jakarta, Rabu(13/06/2012).

Permasalan-permasalahan yang berasal dari lapas tersebut, antara lain, peredaran narkoba di dalam penjara ataupun pelanggaran HAM berupa tindak kekerasan yang justru terjadi di dalam lapas. Peredaran narkoba dalam lapas, dinilai oleh Komisi III DPR, sudah sangat meresahkan masyarakat.

"Peredaran narkoba di penjara sudah meresakan masyarakat karena lapas dikelola oleh pemerintah, sudah selayaknya suatu lembaga dalam pengelolaan pemerintah tidak ada peredaran narkoba," kata Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR.

Martin mengharapkan, Kementerian Hukum dan HAM harus berkoordinasi lebih lanjut dengan DPR menyelesaikan permasalahan di rutan atau hal-hal lainnya. Hal tersebut, menurut Martin berkaitan dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dengan koordinasi kinerja Kemenkuham dan DPR