JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta meminta agar pegawai negeri sipil (PNS) tetap bersikap netral. Hal itu disampaikan terkait adanya temuan PNS yang ikut campur dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2012.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan bahwa para birokrat semestinya mampu menjalankan tugas masyarakat tanpa memihak pada salah satu kandidat peserta Pilkada DKI Jakarta 2012. "Para birokrat ini harusnya sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara. Bukan kemudian memihak semata-mata hubungan atasan dan bawahan," kata Pantas dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta, Rabu (13/6/2012).

Ia menegaskan bahwa para birokrat ini memiliki hak suara untuk memilih juga. Karena itu, pilihan dalam pilkada nanti harus didasarkan pada tanggung jawab yang baik dan sesuai dengan asas demokrasi. "Demokrasi tidak semata-mata demokrasi prosedural, tapi substantif," kata Pantas.

Calon wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur perorangan, Ahmad Riza Patria, mengatakan bahwa netralitas PNS penting agar kualitas Pilkada DKI Jakarta 2012 dapat berjalan lebih baik. Hal itu sekaligus menjaga agar kehidupan demokrasi di Jakarta berjalan semestinya.

"PNS bukan aparat gubernur dan wakil gubernur, tapi aparat pemerintah yang tugasnya melayani masyarakat. Saya mengusulkan agar PNS seperti TNI/Polri. Jadi tidak gamang, galau, serbasalah. Posisi PNS memang sering serbasalah jika yang mencalonkan incumbent," ujarnya.