MUNDRI WINANTO
Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta berfoto bersama memperlihatkan nomor urut yang didapatkannya di acara penentuan dan penetapan nomor pasangan Cagub dan Cawagub Pilkada DKI Jakarta di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/5/2012). Nomor urut 1 adalah pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, 2 Hendardji-Ahmad Riza, 3 Joko Widodo-Basuki Purnama, 4 Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini, 5 Faisal Basri-Biem Benyamin, dan 6 Alex Noerdin-Nono Sampono.
JAKARTA, KOMPAS.com - Tim sukses (timses) empat pasang kandidat calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta akan mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (18/6/2012) siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Purba Hutapea.
Demikian diungkapkan anggota timses Alex Noerdin-Nono Sampono, Zimmy Rondonuwu, Senin siang, saat dihubungi wartawan. "Kami melaporkan Dukcapil dan KPU DKI Jakarta atas DPT (daftar pemilih tetap) yang bermasalah," ujar Zimmy.
Zimmy mengatakan, timses yang hadir nanti di Polda Metro Jaya adalah tim advokat dari pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, Jokowi-Ahok, Alex Noerdin-Nono Sampono, dan Hendardji Soepandji-Riza Patria.
"Kami semua dari tim advokat masih dalam perjalanan," ucap Zimmy.
Anggota tim sukses Alex-Nono lainnya, Fatahillah Ramli, mengatakan, pihaknya juga akan memberikan sejumlah bukti-bukti dokumen keputusan KPU DKI terkait DPT dan juga data-data ganda hasil penyisiran timses yang terdapat dalam DPT.
Diberitakan sebelumnya, keputusan KPU Provinsi DKI yang menetapkan DPT pada tanggal 2 Juni 2012 dinilai hanya atas persetujuan sepihak. Pasalnya, seluruh timses pasangan cagub-cawagub DKI, kecuali Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, menolak hasil DPT itu. Penolakan dilakukan karena hampir seluruh timses menemukan banyak data ganda yang ada di dalam DPT.
Tim Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini menemukan 132.171 data pemilih bermasalah di lima wilayah. Dari jumlah itu, di antaranya terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebanyak 20.147 orang dan NIK yang tidak lazim sebanyak 6.469 orang. Selain tim Hidayat-Didik, timses Jokowi-Ahok juga menemukan 12.000-an data pemilih bermasalah dalam DPT.
