SITI KHOIRUNNISA
Hidayat Nur Wahid (tengah-mengenakan batik oranye) berfoto bersama perwakilan koalisi buruh DKI Jakarta, di Hidayat-Didik Centre, Jalan Warung Buncit No. 30, Jakarta Selatan, Selasa (19/6/2012). Koalisi buruh DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan mereka untuk Hidayat-Didik agar Hidayat-Didik memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2012.
JAKARTA, KOMPAS.com - Selasa (19/6/2012) malam, koalisi buruh dan pekerja DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan cagub dan cawagub nomer empat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Pembacaan deklarasi dukungan yang dilakukan di Hidayat-Didik Centre, Jalan Buncit Raya No. 30, dipimpin langsung oleh Firman, salah satu anggota tim sukses Hidayat-Didik yang kemudian diikuti ikrar dari koalisi buruh DKI Jakarta.
"Kondisi buruh saat ini tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Kami berharap dengan terpilihnya Pak Hidayat sebagai gubernur DKI Jakarta, dapat membantu permasalah kami agar terselesaikan," kata salah satu perwakilan dari SPN Jakarta yang tidak menyebutkan namanya saat memberikan sambutan mewakili federasi perburuhannya.
Berbagai federasi buruh dan pekerja di Jakarta hadir dalam acara ini, diantaranya FSPMI DKI Jakarta, Aktivis FSP LEM SPSI DKI Jakarta, Aspek Indonesia DKI Jakarta, FSP RTMM DKI Jakarta, SPSI DKI Jakarta, FSBI DKI Jakarta, FSP NIBA DKI Jakarta, dan aktivis SPN DKI Jakarta.
Dalam deklarasi itu, Hidayat Nur Wahid hadir bersama Triwisaksana, yang dikenal dengan julukan Bang Sani selaku ketua tim sukses Hidayat-Didik. Sementara pasangan Hidayat, Didik J. Rachbini, berhalangan hadir.
Menurut Hidayat, lemahnya perlindungan terhadap buruh, lemahnya keberpihakan terhadap buruh atas sengketa dengan perusahaan, pemberlakuan outsourcing yang semena-mena, UMP yang belum setara menjadi permasalahn yang dialami buruh dari tahun 2008-2012.
Oleh karena itu, dalam acara deklarasi ini juga dilakukan penandatanganan kontrak politik antara buruh dengan Hidayat-Didik. Adapun isi kontrak politik tersebut, yaitu:
- Menjamin perlindungan terhadap pekerja/buruh di DKI Jakarta dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan
- Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan outsourching dan pelaksanaan pekerja/buruh kontrak yang tidak sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003.
- Penguatan peran pengawasan ketenagakerjaan di DKI Jakarta dengan jaminan kesehatan.
- Menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai barometer pengupahan nasional yang memiliki upah tertinggi di Indonesia dan menyediakan anggaran untuk penguatan organisasi Serikat Pekerja yang tercatat dan terverifikasi di Disnakertans dari APBD setiap tahunnya sebesar Rp 5 miliar.
Dukungan dari Koalisi buruh DKI Jakarta untuk Hidayat-Didik ini menyusul dukungan dari Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia yang disampaikan Selasa (12/6/2012) lalu.
