Berita Pilkada DKI di Media Banyak Yang Tak Berimbang

JAKARTA, KOMPAS.com -  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama Yayasan Tifa, Rabu (26/6/2012), mengumumkan hasil riset tentang keberpihakan media massa dalam pemberitaan Pilkada Jakarta 2012. AJI memandang hal ini penting dilakukan untuk memantau para media terkait pemberitaan, apakah media cukup independen atau tidak dalam melaporkan Pilkada DKI.

Demikian dikatakan Ignatius Haryanto, salah seorang anggota dari tim riset dari AJI Jakarta, saat melakukan konferensi pers di Jalan Prof. DR. Soepomo No. 14 Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2012).

Dari riset yang dilakukan sejak 1-15 Juni 2012, Haryanto, memaparkan riset ini menggunakan metode kuantitatif. Selama kurun waktu tersebut, ada 675 berita pilkada yang dihimpun dari 15 media, baik cetak, online, maupun televisi.

Berdasarkan 675 berita tersebut, lanjut Haryanto, ternyata banyak media yang hanya memberitakan seputar pilkada dari satu sisi (71 persen), ketimbang pemberitaan dengan dua sisi pemberitaan (22,2 persen). Lainnya, tidak jelas dan lebih dari dua sisi.

"Ini menarik karena memang rupanya bagian ini cermin teman-teman media kerja. Kerap kali liputan yang dibuat media, langsung dimunculkan saja," kata Haryanto.

Haryanto menjelaskan, meskipun media memuat berita klarifikasi di berita selanjutnya, hal itu tetap dinilai berita satu sisi. "Cover bothside-nya nanti, sehingga berita sebelumnya juga dianggap sebagai pemberitaan satu sisi," papar Haryanto.

Haryanto menyebutkan, pemberitaan satu sisi paling banyak dilakukan Detik.com, dua sisi terbanyak oleh Vivanews.com, dan pemberitaan lebih dari dua sisi paling banyak dari Koran Tempo. Begitu pula halnya dengan keberimbangan berita. Ada 34,8 persen pemberitaan Pilkada di media tidak berimbang, sedangkan yang berimbang mencapai 23,7 persen.

Adapun media yang beritanya tidak berimbang adalah Detik.com (80 dari 133 berita), Kompas.com (36 dari 76 berita), Okezone.com (13 dari 110), dan Indopos (33 dari 64 berita).

Dari sisi konfirmasi berita, lanjut Haryanto, hasil riset menyebutkan 26,5 persen berita di media tidak mengandung konfirmasi, sedangkan yang mengandung konfirmasi sebesar 20,3 persen. Konfirmasi berita di sini menurut Haryanto, terkait hal-hal yg mengandung unsur-unsur kontroversial.

"Misal kisruh DPT ada tudingan jelek terhadap KPUD. Ketika KPUD tidak diberikan ruang untuk merespon, maka tidak ada konfirmasi berita di sini," jelas Haryanto.