Bulan Suci Jangan Diwarnai Gejolak

YOGYAKARTA, KOMPAS - Brigadir Jenderal (Pol) Sabar Rahardjo, Kepala Kepolisian Daerah DI Yogyakarta, meminta selama bulan Ramadhan tidak ada organisasi kemasyarakatan apa pun yang melakukan sweeping atau perusakan tempat hiburan atau tempat yang dianggap maksiat. Nuansa suci selama Ramadhan jangan diwarnai gejolak.

”Jangan sampai Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, dan kota wisata tercoreng oleh gerakan massa radikal. Tak boleh ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengatasnamakan agama melakukan perusakan tempat yang dianggap maksiat,” ucapnya, Kamis (28/6), di Yogyakarta..

Agar tidak ada tindakan main hakim sendiri itu, Polda DI Yogyakarta mengumpulkan ormas di Markas Polda DI Yogyakarta. Segala aspirasi dari mereka akan ditampung dan didialogkan.

”Jikalau ada aktivis ormas mengetahui hal yang meresahkan, silakan lapor ke polisi. Kami akan menindaklanjuti. Tak boleh ada ormas yang merasa diri superior dan melakukan tindakan penertiban seenaknya,” paparnya.

Semua Kepala Polres di DIY diinstruksikan mengindentifikasi tempat hiburan. Hasil identifikasi itu akan didiskusikan bersama pejabat daerah lain. ”Peraturan harus ditegakkan agar ormas tidak terpancing untuk bertindak sendiri,” kata Sabar.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) DIY - Jawa Tengah Yogyakarta, Bambang Tedi, mengatakan, kemungkinan sebelum bulan puasa ini FPI akan memantau tempat hiburan dan tempat-tempat yang dianggap maksiat.

Dari Jawa Timur, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember KH Abd Halim Subahar, Jumat, meminta saat bulan puasa seluruh tempat hiburan yang ada diminta tidak beroperasi. Ini untuk menghindari pemaksaan penutupan yang dilakukan warga dan menjaga keamanan wilayah agar kondusif.

Halim menuturkan, MUI sudah bertemu dengan pengusaha tempat hiburan, pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, dan Polres Jember. Ajun Komisaris Besar Jayadi, Kepala Polres Jember, menambahkan, tempat hiburan yang tetap beroperasi selama bulan puasa bisa dicabut izinnya. (abk/sir)