JAKARTA, KOMPAS.com - Pardi, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jakarta mengkritik cara-cara yang dilakukan para cagub-cawagub dalam mencari dukungan untuk Pilkada DKI 11 Juli nanti. Janji-janji yang ditawarkan mereka kepada masyarakat Jakarta menurut dia semakin tidak realistis.

Menurut Pardi, pasangan Jokowi-Ahok yang akan mengratiskan biaya pendidikan sampai kuliah atau perguruan tinggi dengan APBD DKI Jakarta tidaklah realistis.

"Bagaimana mungkin ia bisa merealisasikan janjinya akan membebaskan biaya gratis sampai kuliah atau perguruan tinggi dengan APBD. Janji itu sangat tidak realistis. Nggak mungkin bisa direalisasi. Bukan saja membutuhkan dana yang sangat besar jauh dari jangkauan APBD DKI Jakarta, tapi secara regulasi itu tidak juga tidak bisa. Tanggung jawab Pemprov melalui APBD itu hanya sampai SMA, untuk kuliah diurus pemerintah pusat atau Dirjen Perguruan Tinggi," katanya.

Seperti dikutip sejumlah media Rabu (4/07/2012),  Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok menilai pendidikan gratis di DKI Jakarta seharusnya sampai tingkat perguruan tinggi. Apalagi didukung anggaran pendidikan hingga 28 persen dari APBD.

"Anggaran pendidikan di DKI itu 10 triliun, dua kali dari APBD Surabaya, jadi sangat kecil kalau hanya gratis sampai SMA. Harus sampai perguruan tinggi, dengan program beasiswa," kata Ahok, di Jakarta, Selasa (3/7/2012).

Menurut Pardi, cukup banyak daerah yang akhirnya kesulitan karena sewaktu Pilkada daerahnya telanjur berjanji menggratiskan layanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Begitu janji itu dituangkan dalam kebijakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)-nya tidak mencukupi.

Sebagai salah satu anggota DPD yang mewakili masyarakat Jakarta, menurut Pardi, ia sangat menyayangkan dengan cara-cara berkampanye asal ucap atau asal janji seperti yang sejumlah cagub-cawagub.

Pardi mengatakan, dia sering membaca di media ada cagub-cawagub yang mengatakan bisa menata Jakarta dengan cepat. Ada yang mengatakan, pelayanan kesehatan dan pendidikan akan gratis kalau ia terpilih, macet dan banjir segera teratasi.

"Janji itu mencerminkan, mereka tidak paham masalah Jakarta. Saya ini anggota DPD RI dari Jakarta, jadi saya paham mengenai kota ini. Dengan kompleksitas masalah yang ada, tidak akan ada yang bisa menata Jakarta, mengatasi banjir atau macet secara cepat, pasti butuh proses, dan ini yang sedang terjadi," katanya.

Soal kesehatan dan pendidikan, kata Pardi, sudah menjadi unggulan Jakarta selama ini. Bahkan menurut teman-teman DPD dari daerah lain, layanan pendidikan dan kesehatan Jakarta termasuk terbaik di Indonesia, mereka ingin belajar dari Jakarta," kata Pardi.  (*)

Tweet