JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur melakukan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta (Pilkada DKI Jakarta) bagi warga disabilitas. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk melindungi hak pilih setiap warga Jakarta, tanpa terkecuali.

Muhammad Sulhan, Ketua Kelompok Kerja Sosialisasi Jakarta Timur, mengungkapkan, pihaknya akan menjelaskan tahap-tahap pencoblosan, mulai dari memasuki bilik suara hingga pencoblosan. "Kami menjelaskan prosedur pencoblosan, harus ada pendamping, pendamping harus ada surat pernyataan, kemudian dia memilih di lubang-lubang ini," ujarnya di sela-sela acara yang berlangsung di Kantor Kecamatan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (5/7/2012).

Pihak penyelenggara telah menyiapkan alat bantu khusus berupa map berwarna putih. Map tersebut didesain sesuai dengan ukuran surat suara. Pada bagian depan map terdapat huruf braille untuk mempermudah penyandang tunanetra menggunakan hak pilihnya.

Sulhan mengatakan, pendamping tunanetra dalam melakukan pencoblosan harus melengkapi syarat-syarat administrasi terlebih dahulu. "Pendamping harus mengisi surat pernyataan dulu di KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), baru bisa melakukan pendampingan," katanya.

Namun, jika penyandang tunanetra tidak memiliki keluarga sebagai pendamping, Sulhan menganjurkan untuk memberi tahu petugas KPPS setempat sebelum mencoblos. Selanjutnya, petugas akan menunjuk anggotanya untuk melakukan pendampingan.

"Yang penting, dia tidak boleh menginformasikan apa yang dipilih tunanetra," katanya.

Acara tersebut diikuti sekitar 100 penyandang tunanetra yang berada di Kecamatan Jatinegara. Dengan tertib, para peserta yang kebanyakan terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut mengikuti penjelasan tata cara pencoblosan dengan alat bantu tersebut.

Tweet