KOMPAS/AGUS SUSANTO
Warga melintas di depan baliho KPU DKI Jakarta yang bergambar enam pasang calon gubernur/wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 11 Juli mendatang di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/7/2012). Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta memastikan tidak mengadakan penghitungan perolehan suara secara elektronik (e-counting), sebagai pembanding data. Penghitungan suara hanya akan dilakukan secara manual, berjenjang mulai dari tempat pemungutan suara hingga KPU provinsi.
JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang dirilis hari ini, Jumat (6/7/2012) siang di Hotel Mulia, Jakarta ditujukan untuk pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
Hal ini pun diakui oleh Direktur Eksekutif JSI, Widdi Aswindi, Jumat (6/7/2012). "Sebelum saya paparkan hasil survei JSI, saya akui bahwa survei ini dilakukan memang untuk kepentingan pasangan calon nomor 1," ungkap Widdi kepada wartawan.
Hasil survei yang dipaparkan JSI pun memang menunjukkan adanya keunggulan Foke dibandingkan kandidat lainnya. Misalnya, dalam survei tingkat dukungan, kandidat Foke-Nara mendapat peringkat tertinggi dibandingkan kandidat lainnya.
Fokez-Nara meraih tingkat dukungan tertinggi yakni 49,6 persen suara. Disusul kandidat lainnya yakni Jokowi-Ahok 15,8 persen, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini 6,4 persen, Alex Noerdin-Nono Sampono 4,3 persen.
Kandidat cagub dari jalur independen berbagi di posisi keempat dan kelima yakni Faisal Basri-Biem Benyamin 1,9 persen dan Hendardji Soepandji-Riza Patria 1,0 persen.
Survei dilakukan dengan metodologi pengumpulan data pada tanggal 28 Juni - 2 Juli 2012. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah multistage random sampling dengan jumlah sampel mencapai 1200 orang.
Sampel yang digunakan tersebar di semua wilayah Jakarta kecuali warga Kepulauan Seribu yang tidak diikutsertakan dalam survei ini.
Menurut Widdi, karena survei ini dilakukan untuk kepentingan Foke-Nara, maka ada beberapa hal yang tidak dapat disampaikannya.
"Ada hal-hal yang tidak bisa dipublikasikan karena untuk kepentingan internal. Misalnya, untuk strong voters pemilihan strong voters ini tidak bisa dipublikasikan karena untuk internal," tutur Widdi.
