JAKARTA, KOMPAS.com - Pesta demokrasi lima tahunan warga DKI Jakarta tinggal hitungan jam. Proses pemilihan kepala daerah yang jujur dan aman jadi harapan seluruh pihak. Setidaknya, terdapat tiga bentuk kecurangan yang dapat terjadi, yaitu politik uang, politisasi birokrasi, dan intimidasi.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni di sela-sela acara deklarasi Forum Warga Condet di Balekambang, Condet, Jakarta Timur, Selasa (10/7/2012). Ia mengungkapkan, dari ketiga indikasi tersebut, yang paling mudah dan kerap dilakukan adalah politik uang.

"Uang jelas sasarannya warga yang berada di perkampungan berpopoulasi padat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, sementara politisasi birokrasi sudah jelas siapa yang disasar," ujarnya.

Soesilo Adinegoro, salah seorang anggota Forum Warga Condet mengungkapkan adanya aktivitas politik uang di pemukimannya. Oleh sebab itu, beberapa warga dari tiga kelurahan di Kramat Jati, yaitu Balekambang, Kampung Tengah, dan Batu Ampar, membuat Forum Warga Condet. "Pendidikan politik itu bukan monopoli partai. Kami ingin menjadikan forum warga ini sebagai pembelajaran politik bagi warga," kata Soesilo.

Yang menjadi kendala, forum-forum prakarsa warga semacam itu tidak mendapat legalitas dari pemerintah untuk terlibat dalam proses Pilkada. Di satu sisi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sendiri tidak bekerja efektif dalam mengawal pelanggaran dalam pilkada. "Kami punya hasrat menyukseskan Pilkada ini. Caranya ikut memonitor, bahkan kalau ada legalitasnya, warga juga ingin membantu menangkap," lanjutnya.

Tweet