DKI Siapkan Putaran Kedua
- Kamis, 12 Juli 2012 | 01:44 WIB
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI dalam Pasal 11 Ayat 2 menyebutkan, ”Dalam hal tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud Ayat 1 (maksudnya lebih dari 50 persen), diadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama”.
Hasil prediksi Hitung Cepat Kompas menunjukkan, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama meraih posisi teratas dengan 42,6 persen suara atau diperkirakan meraih 1,9 juta suara.
Posisi kedua ditempati Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang meraih suara 34,4 persen. Disusul Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini 11,4 persen, Faisal Basri-Biem Benjamin 5,07 persen, Alex Noerdin-Nono Sampono 4,74 persen, dan Hendardji Soepandji-A Riza Patria 1,88 persen.
Proporsi tersebut terangkum dari 400 tempat pemungutan suara sampel yang tersebar di 43 kecamatan yang merupakan rujukan bagi 185.269 pemilih terdaftar yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. TPS sampel dipilih dengan metode acak tersistematis. Tingkat kepercayaannya 99 persen, selisih ketidakakuratan (margin of error) +/- 1 persen.
Hasil survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis dengan Indomatrik, Lembaga Survei Indonesia, Jaringan Survei Indonesia, dan Lingkaran Survei Indonesia juga menunjukkan kesamaan.
Perolehan suara Joko Widodo-Basuki (Jokowi-Ahok) mengungguli calon petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Fauzi-Nara). Perolehan suara Jokowi-Ahok 42-44 persen, sedangkan Fauzi-Nara 32-34 persen.
Hasil resmi perolehan suara, menurut Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar, akan diselesaikan pada 19-20 Juli. KPU Jakarta tetap berpedoman pada penghitungan manual yang dilakukan berjenjang mulai dari TPS hingga KPU provinsi.
KPU DKI juga akan mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada DKI putaran kedua. ”Bila ada putaran kedua, dilaksanakan 20 September,” ujarnya.
Rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih pada putaran kedua akan dilakukan pada 3 Oktober.
Menanggapi hasil hitung cepat itu, Jokowi kembali menyampaikan keyakinannya bisa unggul pada putaran kedua.
”Tidak ada strategi besar yang kami siapkan. Strategi besar itu memerlukan dana yang besar, kami tidak memiliki uang banyak. Yang ada adalah strategi kecil,” kata Jokowi di markas pemenangan di Jalan Borobudur.
Menurut Jokowi, suara yang masuk selain dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra juga dukungan dari nonpartai. ”Bersama partai, mereka bergerak bersama,” kata Jokowi.
Sementara Fauzi Bowo menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU. ”Namun, jika memang harus mengikuti putaran kedua, kami siap,” katanya.
Fauzi juga mengatakan akan mengubah strategi. Namun, strategi apa yang dipakai, belum bisa dipaparkan. ”Jika keputusan KPU sudah keluar, baru kami bisa menyusun langkah apa yang akan kami lakukan,” ujarnya.
Dia juga sangat bersyukur karena pilkada berjalan aman dan tertib. Dia berharap, kondisi yang baik ini bisa dilanjutkan hingga ke putaran kedua.
Adapun Ketua Bidang Kebijakan Publik Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengungkapkan belum bisa berkomentar terlalu jauh karena hasil penghitungan resmi KPU DKI Jakarta masih dalam proses.
Menurut dia, PKS yang mengajukan Hidayat-Didik masih terus mengkaji perkembangan angka-angka perolehan suara. ”Kita semua harus sama-sama mengawal proses penghitungan sampai tuntas,” katanya.
Sementara itu, Alex-Nono menerima dengan lapang dada perkiraan penghitungan suara yang mengunggulkan Jokowi-Ahok dan Foke-Nara. Alex mengatakan, hasil Pilkada DKI akan menjadi bahan konsolidasi Partai Golkar agar tampil lebih baik pada Pemilu 2014. ”Intinya, kalah dan ini pengalaman berharga bagi kami,” kata Alex.
Ditanya ke mana kecenderungan dukungan untuk pasangan yang lolos ke putaran dua, Alex menjawab, ”Akan dirapatkan dengan partai.”
Hendardji Soepandji dari calon perseorangan mengatakan, pihaknya tetap mensyukuri apa pun hasil pilkada. ”Saya sudah berjuang. Itulah hasil maksimal yang saya capai,” kata Hendardji, Rabu sore.
Ia mengaku legawa terhadap jumlah suara perolehannya. Hal yang penting, menurut dia, adalah terjadinya perubahan di Jakarta seperti yang sudah dia perjuangkan selama ini.
Faisal Basri-Biem Benjamin yang juga dari calon perseorangan menyatakan menerima kekalahan dengan ikhlas. Keduanya pun tidak mau mencari-cari alasan atas kekalahan mereka. ”Kalau kalah, ya, kalah saja. Tetapi, kalau kami kurang dana, iya,” kata Faisal.
Menurut Faisal, hasil hitung cepat yang menunjukkan pasangan Jokowi–Ahok mengungguli pasangan lain merupakan sinyal bahwa masyarakat Jakarta menginginkan perubahan. Dirinya dan Biem, sebagaimana Jokowi-Ahok, juga menangkap keinginan masyarakat tersebut.
”Namun, Jokowi-Ahok mampu mengomunikasikan program- program perubahannya secara sederhana sehingga lebih mudah ditangkap masyarakat,” ungkapnya.
Di tengah kekalahan itu, Faisal dan tim suksesnya juga merasa bangga karena perolehan suara mereka lebih unggul daripada pasangan yang notabene didukung banyak partai. Apalagi, pengorganisasian tim suksesnya praktis hanya punya waktu satu tahun guna mempersiapkan segalanya untuk maju ke pilkada.
54 pengaduan
Sementara itu, Ketua Panwaslu Jakarta Ramdansyah mengatakan, pihaknya sudah menerima 54 pengaduan terkait pelaksanaan pemungutan suara kemarin. Laporan itu, antara lain, terkait pemilih yang tidak bisa memberikan haknya karena perusahaan tidak memberikan libur. ”Kami masih mengecek ke lokasi,” katanya.
Selain itu, ada pula laporan tentang keterlibatan anak-anak sebagai pemilih. Persoalan ini akan dikaji Panwaslu tingkat kecamatan dan kelurahan.
Persoalan tentang pemilih yang tidak bisa menggunakan haknya juga akan dipelajari Panwaslu untuk memilah pemilih yang kehilangan hak karena tidak mengecek daftar pemilih, pencoretan DPT pada 9 Juli lalu, atau memang ada pelanggaran.
Khusus untuk persoalan ini, Ramdansyah juga akan menembuskan laporan ke KPU DKI Jakarta untuk dikaji kemungkinan pemilih yang belum terdata ini bisa masuk dalam DPT putaran kedua.
Benahi DPT
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, penggunaan KTP elektronik akan membantu kerja KPU membersihkan pemilih ganda. Dengan demikian, persoalan tentang DPT yang dialami Jakarta tidak terulang, termasuk dalam Pemilu Presiden 2014. Tahapan pemutakhiran data pemilih akan dimulai KPU pada Februari 2013.
”E-KTP ini memberikan kepastian karena satu orang hanya memiliki satu dokumen kependudukan,” kata Husni.
Saat ini, sejumlah pemilih yang berpindah tempat tinggal bisa memperoleh lebih dari satu dokumen kependudukan. Hal ini turut berperan dalam kekacauan DPT. Sementara KPU tidak bisa serta-merta mencoret nama pemilih karena bisa berimplikasi pada hilangnya hak pilih seseorang. Sebagai antisipasi, KPU juga menyiapkan aplikasi sistem informasi untuk meneliti lebih cermat.
