JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshidiqie, mengimbau seluruh penyelenggara pemilu untuk tidak kaku dalam memahami hukum. Hal ini disampaikannya atas dasar masih carut marutnya permasalahan daftar pemilih tetap dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.

"Di dalam hukum itu ada keadilan, kepastian, kemanfaatan. Payung hukumnya UU dan keputusannya ada di MK. Jangan kaku memahami hukum. Hukum dibuat untuk kita. DPT bukan urusan etika. Semata-mata soal administrasi," kata Jimly, ketika ditemui usai 'Sosialisasi DKPP dalam Peraturan Kode Etik Pengaturan atas Pelanggaran Pemilu', di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, (12/7/2012).

Berkaca pada putaran pertama Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Jimly pun mengakui mendapat kartu pemilih ganda di rumahnya. Maka dari itu, ia mengharapkan adanya perbaikan daftar pemilih tetap jika melaksanakan pemilihan Gubernur putaran kedua.

Menurutnya, jeda waktu antara pemilihan putaran pertama dengan kedua sangat panjang, jadi cukup waktu bagi KPUD DKI Jakarta memperbaiki daftar pemilih tetap. "Saya mengharapkan DPT yang ada diperbaiki. Putaran kedua rencananya 20 September, masih lama sekali waktunya, jeda nya panjang," kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Menurutnya, apabila daftar pemilih tetap tidak dapat diubah, seharusnya dapat diubah kebijakan untuk menunjukkan KTP atau KK apabila tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Sementara atau Daftar Pemilih Tetap.

"Putusan MK memungkinkan untuk membawa KTP atau KK. Ini menyangkut hak konstitusional warga negara. Sudah ada UU, silakan ijtihad kalau mau memperbaiki," kata Jimly.

Ia juga menyarankan KPU Pusat, Bawaslu Pusat untuk turun tangan menangani pemilihan gubernur DKI Jakarta. "Pokoknya KPU Pusat dan Bawaslu Pusat, saya sarankan turun tangan. Harus bisa membangun KPU DKI dan Panwaslu sukses menjalankan tugasnya. Sebab ini menyangkut pemenuhan hak warga negara. Pemilihan gubernur DKI menjadi barometer pemilihan kepala daerah di daerah lain di Indonesia," tandas Jimly.