Dana CSR Untuk Dukung Kelancaran Operasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi menyatakan, dana tanggung jawab sosial industri hulu migas diusulkan masuk ke dalam cost recovery. Hal ini untuk menekan gangguan masyarakat di wilayah operasi, sehingga penerimaan negara sektor migas akan meningkat.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana, Kamis (19/7/2012), di Jakarta. Menurut Gde Pradnyana, kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) itu berbeda dan lebih dari sekadar Community Development (CD) yang memang menjadi kewajiban setiap perusahaan.

"Kegiatan CSR itu sama sekali tidak menghamburkan uang negara, karena yang memperoleh manfaat sekaligus menjadi objek dari CSR adalah masyarakat kita sendiri yg berada di sekitar daerah operasi migas," kata dia.

Terkait hal itu pihaknya mengusulkan agar kegiatan CSR ini boleh dibebankan kedalam biaya operasi. Oleh karena sangat terkait dengan kebutuhan kelancaran operasi di lapangan, yaitu untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

" Dana CSR juga tidak dibebankan kepada APBN, tapi dianggarkan oleh investor sebagai bagian dari investasi mereka. Karena semestinya CSR diambil dari keuntungan suatu kegiatan usaha, maka sudah selayaknya pulu kegiatan usaha migas mengalokasikan sedikit hasil usahanya untuk CSR," kata dia menambahkan.

Kegiatan hulu migas adalah kegiatan usaha bersama yg dilakukan oleh KKKS dengan BP migas. " Jadi CSR diambilkan dari hasil usaha bersama tersebut," ujarnya.

Dengan dilakukannya CSR yang lebih intensif dan tepat sasaran, gangguan masyarakat diharapkan akan menurun. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dapat dilakukan lebih lancar.

Dengan demikian produksi dapat meningkat, dan pada gilirannya akan membuat penerimaan negara juga meningkat.