JAKARTA, KOMPAS.com - Jakarta adalah miniatur sekaligus etalase Indonesia. Di Ibukota negara ini hidup anak bangsa dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan golongan. Karena itu, Pilkada DKI Jakarta seharusnya menjadi ajang untuk menghadirkan pemimpin dengan rekam jejak dan kompentensi terbaik, bukan lagi atas pertimbangan SARA.

Pandangan itu disampaikan JF Ansy Lema, pengajar Ilmu Politik Universitas Nasional, dalam perbincangan dengan Kompas.com di Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7/2012) malam.

"Pilkada DKI Jakarta harus menjadi ajang pendidikan politik bagi rakyat. Warga Jakarta mesti diajak memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak dan kompetensi kandidat, bukan karena alasan SARA. Jangan cederai proses demokrasi kita dengan sentimen SARA," tutur Ansy.

Pilkada DKI Jakarta, menurutnya, bukan hanya sarana pendidikan politik bagi warga Jakarta, tetapi juga bagi seluruh warga negara. Sorotan terhadap proses demokrasi di Ibukota menjadi perhatian seluruh Nusantara, bahkan dunia. Sebab itu, persaingan politik seharusnya tetap mengedepankan akal sehat dan menjunjung tinggi nilai etika.

Mengangkat sentimen SARA sebagai senjata untuk menjatuhkan kontestan lain, menurut Ansy, justru mencederai nilai-nilai demokrasi modern.

"Konstelasi politik harus mengedepankan akal sehat dan menjunjung tinggi etika. Itu ciri politik modern dan penanda demokrasi kian matang," urai Ansy.

Dengan prinsip menghadirkan pemimpin terbaik bagi Ibukota negara, ia berharap kualitas kepemimpinanlah yang menjadi tolak ukur pilihan, bukan lagi embel-embel etnis dan golongan yang justru bisa menimbulkan perpecahan.

"Setiap anak bangsa yang memiliki kualitas kepemimpinan baik, apapun latar belakang etnik/agamanya patut didukung menjadi pemimpin di negara Pancasila yang menghargai pluralitas," tandas Ansy.

Pemandu acara-acara dialog politik di stasiun televisi pemerintah ini juga menambahkan, Jakarta sudah kusut dengan persoalan-persoalan yang seakan tidak terselesaikan. Banjir, macet, kekumuhan dan kemiskinan, hingga pelayanan birokrasi menjadi onak dalam daging gemerlapnya Ibukota.

"Karena itu, kemampuan untuk menyelasaikan problem-problem itu diharapkan menjadi pertimbangan publik sebelum memilih pemimpin Jakarta," harap Ansy.

Ia juga berharap pemimpin Jakarta yang akan terpilih adalah sosok yang bisa memayungi keberagaman NKRI. Bukan pemimpin yang masih mengunggulkan aspek sektarian dan memecah-belah kebersamaan yang telah lama terbangun.

"Ingat, Pilkada DKI Jakarta menjadi barometer proses demokrasi di Indonesia. Sorotan luar negeri juga cukup fokus ke arah proses yang sedang berjalan. Jangan sampai citra Jakarta dan Indonesia luntur di mata dunia hanya lantaran pandangan sempit beberapa pihak," pungkas pengamat hubungan luar negeri itu.