Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu SARA Mestinya Tak Laku Lagi

Kompas.com - 28/07/2012, 11:16 WIB
Sidik Pramono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak semestinya perbedaan menyangkut suku, agama, ras, dan antargolongan dijadikan isu kampanye pemilihan umum pada masyarakat pluralis seperti Jakarta. Selain itu, masyarakat yang berangkat dari beragam perbedaan semestinya pula tak akan mudah dipengaruhi oleh isu-isu SARA demi pemenangan salah satu pasangan calon.

"Pilkada 11 Juli yang lalu secara nyata menunjukkan watak pluralis masyarakat Jakarta," sebut Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow, Jumat (27/7/2012) malam.

"Malah saya khawatir kampanye dengan isu SARA justru akan merugikan calon yang melakukannya," lanjut Jeirry.

Menurut dia, penggunaan sentimen SARA untuk kepentingan mendapatkan simpati dan dukungan rakyat merupakan cara yang tak beradab. Cara kotor seperti itu sudah sangat dimengerti oleh rakyat Jakarta, dan karena itu malah akan menjadi bumerang bagi calon yang melakukannya.

Jeirry memprediksi rakyat Jakarta sudah menentukan sikap mengenai siapa pasangan calon pilihan mereka dalam putaran kedua nanti. Ketetapan pilihan itu tak akan dengan mudah dipengaruhi oleh sentimen-sentimen SARA yang dikampanyekan pasangan calon tertentu.

"Sangat sulit untuk mengubah pilihan rakyat. Pilihan rakyat jauh lebih kuat dibandingkan dengan sentimen-sentimen agama dan etnis," ujar Jeirry.

Pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta putaran kedua September mendatang, pasangan calon yang akan bersaing adalah Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Pada pemilihan putaran pertama lalu, kedua pasangan tersebut menempati dua peringkat teratas, tetapi belum ada yang perolehan suaranya mencapai lebih dari 50 persen total suara sah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com