TRIBUN NEWS/HERUDIN
Penyanyi dangdut yang juga dai, Rhoma Irama (kiri) menangis saat menggelar konferensi pers bersama Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah (kanan) di kantor Panwaslu Jakarta Pusat, Senin (6/8/2012). Rhoma Irama diperiksa oleh Panwaslu terkait dugaan SARA terhadap pasangan Jokowi-Ahok saat ceramah di salah satu masjid.
JAKARTA, KOMPAS.com- Partai Persatuan Pembangunan mendukung penuh Rhoma Irama dengan memberikan bantuan penasihat hukum kepadanya. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali juga meminta Panitia Pengawas Pemilu Gubernur DKI Jakarta bersikap arif dan bekerja obyektif tanpa mendapat tekanan dari manapun dalam menangani kasus amat sensitif yang kini membelit raja dangdut itu.
Hari Minggu (11/8/2012) siang tadi, Suryadharma ditemani sejumlah pengurus PPP bertandang ke rumah Rhoma di Mampang. Rhoma terbelit masalah karena ceramahnya di Masjid Al Isra, Tanjung Duren pada 29 Juli lalu dianggap menyertakan isu SARA dalam konteks pilkada Jakarta.
Menurut Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin yang ikut serta dalam pertemuan tersebut, kunjungan Suryadharma Ali bersama pengurus PPP ke rumah Rhoma merupakan silaturrahim biasa dalam rangka klarifikasi atas berita-berita terkait kasus Rhoma Irama belakangan ini.
Setelah mendengar langsung penjelasan Rhoma, Suryadharma menilai yang dilakukan Rhoma semata-mata berdakwah, bukan kampanye. Ceramahnya sama sekali tak bisa dikategorikan sebagai kampanye seperti definisi perundang-undangan.
"Ketua Umum malah khawatir cara-cara masa lalu dalam bentuk menakut-nakuti da'i atau mubaligh dan bahkan mencoba mengkriminalisasikannya akan kembali diterapkan," sebut Lukman.
