Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSM Curiga Kedatangan Hillary Clinton Terkait Freeport

Kompas.com - 02/09/2012, 17:59 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mencurigai agenda di balik kedatangan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton ke Indonesia pada 4 September 2012 mendatang.

Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), National Papua Solidarity (Napas), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan beberapa kelompok masyarakat lainnya menduga kedatangan tersebut terkait keberadaan Freeport.

Mereka mewaspadai kedatangan Hillary akan membawa agenda AS dalam rangka mempertahankan dominasinya menguasai kekayaan alam Indonesia, khususnya dalam sektor tambang.

"Kedatangan Hillary ke Indonesia bertepatan dengan sedang berlangsungnya proses renegoisasi kontrak antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Repdem, Masinton Pasaribu di Sekretariat Repdem, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/9/2012).

Menurutnya, kedatangan Menlu AS memiliki kepentingan tersendiri dalam mempertahankan kekuatan politik dan ekonomi AS di Indonesia. Masalah Freeport untuk kepentingan AS sendiri diduga akan diperbincangkan dalam kedatangannya nanti.

"Kedatangan ini Amerika tetap berkepentingan mempertahankan dominasi politik dan ekonominya di wilayah Indonesia, khususnya untuk mempertahankan wilayah regional Asia Pasifik. Apalagi amerika sudah mempertahankan Asia Pasifik sebagai masa depan dunia," terangnya.

Kedatangan Hillary dikhawatirkan akan mengintervensi pemerintah Indonesia dalam renegoisasi kontrak pada PT Freeport. Menurut Masinton keberadaan PT Freeport selama ini tak pernah menguntungkan rakyat Papua. Justru kerugian besar bagi Indonesia karena sumber daya alamnya makin habis dikuasai oleh asing.

"Kami meminta supaya pemerintah tidak melakukan renegoisasi sepihak yang pernah dilakukan pada orde baru, Soeharto pada Freeport yang tidak melibatkan rakyat, tidak meminta persetujuan rakyat indonesia, khususnya warga papua," ujarnya.

Sejak kontrak Karya I tahun 1967, perusahaan Freeport telah mengalami perpanjangan kontrak karya II tahun 1991 untuk 30 tahun, hingga dua kali 10 tahun perpanjangan kontrak berikutnya hingga 2041. Proses perpanjangan kontrak menurutnya tanpa ada renegoisasi untuk kepentingan nasional.

Mereka meminta pemerintah segera mengevaluasi kontrak terhadap Freeport dan operasionalnya selama ini. Keberadaan Freeport selama ini dinilai tak mampu menyejahterakan masyrakat Papua di tanahnya sendiri.

"Pemerintah dalam melakukan renegoisasi ini jangan setengah hati, jangan berpikiran jangka pendek. Kita pengin renegoisasi ini diletakkan dalam kepentingan nasional, dan kepentingan rakyat Indonesia ke depan dan rakyat papua. Nah, kalau renegoisasi ini tidak menempatkan itu kami minta renegoisasi ini dihentikan," ujarnya.

Hal senada dikatakan Alves Fonataba, Juru bicara National Papua Solidarity. Ia justru meminta penambangan PT Freeport segera dihentikan. Mereka mendesak nasionalisasi Freeport tanpa syarat demi mewujudkan negara kedaulatan rakyat Papua atas kekayaan emasnya.

"Kami minta ditutup, karena tidak menguntungkan sama sekali. Kalau pemerintah bilang ada kesejahteraan itu bertentangan, pengelolaan sumber daya alam saja sudah tidak adil," ujar Alves.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com