Nachrowi Bantah "Kebocoran" di Pemda DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Nachrowi Ramli yang berpasangan dengan calon gubernur Fauzi Bowo, membantah pernyataan berbagai kalangan yang menilai angka korupsi Pemda DKI Jakarta adalah yang tertinggi di Indonesia.

Menurutnya, ada kalangan tertentu yang salah tafsir terhadap data yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Saya kritisi dulu tolong informasi tentang "kebocoran" di Pemda DKI Jakarta dikonfirmasi kebenarannya. Seperti PPATK, menyatakan ada kebocoran di Pemda DKI, itu tidak betul, ternyata PPATK tidak pernah mengatakan seperti itu," jelasnya.

Dikatakan Nachrowi, seandainya ada kasus korupsi di Pemda DKI Jakarta, tentunya KPK atau pihak berwajib lainnya telah menindaklanjutinya. "Kalau ada kebocoran, barang tentu pemimpin harus ikut bertanggung jawab dan kita akan lakukan kontrol yang keras," tegas pria yang akrab disapa Nara ini saat menghadiri acara Forum komunikasi Putra-putri Purnawiran TNI Polri (FKPPI) di Gedung Trisula Jl. Menteng Raya No.35, Jakpus, Sabtu (15/92012).

Dari data PPATK, pemerintah provinsi yang paling tinggi diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah Pemprov DKI Jakarta berada di urutan pertama dengan 46,7 persen, disusul Jawa Barat 6,0 persen, lalu Kalimantan Timur 5,7 persen. Sementara Provinsi Bangka Belitung terendah dengan 0,1 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Kehormatan FKPPI tersebut juga berterima kasih atas dukungan keluarga besar purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) yang mendukung pasangan Foke-Nara dalam menjadi cagub dan wacagub DKI Jakarta periode 2012-2017.

Nachrowi menilai, FKKPI telah banyak berpartisipasi dalam pembangunan di Jakartater. Ia pun berjanji akan menggandeng organisasi ini jika pasangan Foke-Nara mengungguli pasangan Jokowi-Ahok pada tanggal 20 September 2012.

"FKPPI juga ikut bertanggung jawab, bahwa sense of belonging-nya terhadap Jakarta tinggi. Dia akan buktikan nanti tanggal 20. Sense of responsibility nya tinggi. FKPPI semuanya nanti nyoblos dan waktu melakukan pembangunan semuanya ikut serta," jelas Nara.

Sebelumnya diberitakan, laporan PPATK mencatat adanya korupsi di tubuh Pemprov. Berikut rinciannya dari yang tertinggi.
1. Pemprov DKI Jakarta 46,7 persen.
2. Jawa Barat 6,0 persen.
3. Kalimantan Timur 5,7 persen.
4. Jawa Timur 5,2 persen.
5. Jambi 4,1 persen.
6. Sumatera Utara 4,0 persen.
7. Jawa Tengah 3,5 persen.
8. Kalimantan Selatan 2,1 persen.
9. Aceh 2,1 persen.
10. Papua 1,8 persen.
11. Sumatera Selatan 1,5 persen.
12. Sulawesi Selatan 1,5 persen.
13. Riau 1,5 persen.
14. Kepulauan Riau 1,3 persen.
15. Banten 1,3 persen.
16. Lampung 1,2 persen.
17. DI Yogyakarta 1,1 persen.
18. Maluku 1,1 persen.
19. Sulawesi Utara 0,9 persen.
20. Kalimantan Barat 0,8 persen.
21. Nusa Tenggara Timur 0,8 persen.
22. Bengkulu 0,8 persen.
23. Sumatera Barat 0,7 persen.
24. Bali 0,7 persen.
25. Kalimantan Tengah 0,6 persen.
26. Sulwesi Tenggara 0,6 persen.
27. Nusa tenggara Barat 0,5 persen.
28. Papua Barat 0,5 persen.
29. Maluku Utara 0,4 persen.
30. Sulawei Tengah 0,4 persen.
31. Sulawesi Barat 0,3 persen.
32. Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen.