Jokowi: Birokrasi Itu Melayani Bukan Mempersulit

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sesi keempat Debat Kandidat Calon Gubernur DKI Jakarta, pasangan calon mendapatkan pertanyaan mengenai tata kelola pemerintahan. Calon Gubernur, Joko Widodo diberikan pertanyaan mengenai pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang sudah memadai atau belum.

"Birokrasi itu melayani bukan mempersulit. Jumlah PNS yang ada lebih baik sedikit demi sedikit efisiensi yang ada di dalamnya. PNS itu pintar-pintar, tapi kalau manajemen organisasi tidak dikerjakan secara detail, banyak orang pintar tapi karena tidak dikasih pekerjaan justru mengganggu pelayanan," kata pria yang akrab disapa Jokowi, di Studio Metro TV, Jakarta, Minggu, (16/9/2012).

Menurut Jokowi, dalam sebuah Kelurahan yang anggota PNS nya berjumlah 40 PNS sebaiknya jangan ditambah lagi. Dia pun menambahkan, sebuah birokrasi harus dapat mengikuti sistem yang dibangun.

"Membangun sistem bukan cukup dan tidak cukup. Sistem pelayanan kartu tanda penduduk (KTP), perizinan. Terutama di perizinan memang banyak masalahnya, sistem lama," kata Jokowi.

Menurut dia, di zaman IT seperti saat ini, salah satu langkah yang akan diambil Jokowi adalah dengan memanggil programmer untuk menciptakan sistem. "Saya bisa panggil programmer untuk membuat sistem yang baik dan cepat. Kalau sitemnya benar jadi, sehingga birokrasi dapat mengikuti sistem, bukan sistem yang mengikuti birokrasi," kata Jokowi.

Sementara itu, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, calon pegawai negeri sipil (CPNS) harus transparan, sehingga tidak tercipta wilayah abu-abu.