Waspadai Praktik Politik Uang

Jakarta, Kompas - Menjelang hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, segenap pihak diminta waspada terhadap praktik politik uang. Modus politik uang yang digunakan semakin beragam, tak sekadar bagi-bagi uang kepada pemilih.

Sejumlah elemen masyarakat kembali menyerukan gerakan antipolitik uang, Minggu (16/9). ”Pemilihan gubernur harus menjadi ruang pemenuhan kedaulatan warga Jakarta. Politik uang merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan daulat rakyat. Politik uang telah mencederai integritas pemilu dan daulat warga. Karena itu, warga DKI harus cerdas dan jeli memilih gubernur. Bukan karena uang, melainkan program,” demikian bunyi deklarasi antipolitik uang yang dicanangkan di depan Pintu I Sektor 1 Gelora Bung Karno, Senayan.

Sejumlah lembaga dan organisasi, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Perludem, KIPP Jakarta, JPRR, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), dan Solidaritas Perempuan, hadir dalam acara tersebut.

Selain orasi, mereka membagikan buklet bergambar kartun tentang antipolitik uang, buletin serta selebaran berisi profil, visi, misi, dan program dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur; dan stiker bertuliskan ”Stop Politik Uang! Pemilih Jakarta Antipolitik Uang. Jangan Ambil Uangnya!”

Pada kesempatan itu, Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, ajang itu makin menegaskan komitmen untuk menolak politik uang. ”Tak ada makan siang gratis. Kalau ada peserta pilkada yang coba-coba bayar pemilih, pasti akan bertindak korup ketika terpilih,” katanya.

Jika tidak ingin menggadaikan masa depan Jakarta, lanjut Dahliah, pemilih hendaknya memilih calon yang memiliki visi, misi, dan program yang cerdas.

”Jangan memilih calon gubernur hanya karena dia punya banyak uang atau memiliki banyak donatur agar bisa membeli suara,” ujarnya.

Bentuk lain

Menurut Dahliah, modus politik uang sekarang sudah semakin inovatif. Caranya tidak sekadar membagi-bagikan uang saat kampanye, tetapi juga pada detik-detik menjelang pemungutan suara atau sehari menjelang pemungutan suara. Bentuknya pun belum tentu uang tunai, tetapi bentuk lain, seperti bahan kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya.

Yang pernah terjadi pada putaran pertama, pemilih mendokumentasikan pilihannya untuk kemudian dimintakan uang kepada calon yang bersangkutan seperti yang telah dijanjikan.