Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah AS Harus Tegas terhadap Pembuat "Innocence of Muslims"

Kompas.com - 17/09/2012, 13:56 WIB
Sidik Pramono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan mengecam keras film Innocence of Muslims, yang menimbulkan gelombang anti-Amerika Serikat di seluruh dunia.

PPP mengutuk keras sehubungan dengan dibuat dan beredarnya film, yang jelas menodai ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tersebut.

"Film berkualitas rendah itu hanya menunjukkan kebencian, pemahaman yang sempit dan sepihak dari pembuatnya," kata Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy dalam siaran persnya, Senin (17/9/2012) siang.

Karenanya, PPP meminta Pemerintah AS segera memproses secara hukum penodaan agama yang dilakukan Nakoula Bacile atau siapapun nama aliasnya, berikut yang terlibat dalam pembuatan film tersebut.

Langkah itu dipercaya bisa meredam eskalasi kekerasan anti-AS, memperlihatkan keseriusan Pemerintah AS dalam turut menjaga harmonitas kehidupan beragama, dan melokalisasi isu anti-AS kepada si pembuat film.

"Ini penting untuk menjaga agar eskalasi yang ada tidak semakin berkembang kepada arah yang misleading," tutur Romy, panggilan akrab anggota DPR tersebut.

PPP menyesalkan jatuhnya korban, termasuk diplomat AS di Libya, atas adanya kekerasan yang dipicu beredarnya film tersebut. Setiap negara diharapkan tetap menghormati dan melindungi kedaulatan sebuah negara atas dasar prinsip hubungan internasional.

Untuk itu, proses hukum yg memadai harus tetap dilakukan terhadap para pelaku agar ketertiban hubungan antarnegara terjaga. Selain itu, PPP meminta umat Islam Indonesia dalam mengekspresikan kesamaan sikap mengutuk film tersebut tetap menahan diri dari tindakan kekerasan dan menjaga kerukunan umat beragama.

"PPP mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpancing dengan provokasi atas nama apa pun," kata Romy, politikus muda asal Yogyakarta itu.

PPP juga menyerukan kepada seluruh tokoh agama di dunia untuk menjaga seluruh umatnya dari tindakan provokasi yang dilakukan sekelompok radikalis yang salah arah dalam memahami ajaran-ajaran moderasi yang terkandung dalam setiap agamanya. Selain itu, dari kelompok anti-agama yang meyakini bahwa agama adalah candu kehidupan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Nasional
    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Nasional
    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Nasional
    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com