Atasi Kemacetan Perlu Radikal

Jakarta, Kompas - Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, Senin (17/9), mengatakan, perlu dilakukan langkah radikal untuk membalikkan komposisi penggunaan kendaraan pribadi dan kendaraan umum.

Salah satu langkah radikal yang diusulkan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) adalah penambahan 40.000 bus kota baru berukuran seperti bus Mayasari Bakti. Operasional bus ini diharapkan mengurangi jumlah perjalanan hingga 30 persen atau setara dengan 7,5 juta pengguna kendaraan pribadi.

”Kemacetan di Jabodetabek memerlukan upaya tidak biasa atau terobosan untuk mengurangi kemacetan pada 2014,” ujar Kuntoro.

Pengadaan bus ini dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Investasi yang dibutuhkan Rp 600 juta per unit atau sekitar Rp 25,5 triliun. Pengadaan bus dilakukan oleh pihak swasta.

Syarat lainnya adalah keterlibatan pemerintah untuk menganggarkan Rp 19 triliun guna perbaikan prasarana angkutan umum, meliputi penyediaan jalan yang memadai, halte, dan perangkat lain yang dibutuhkan untuk memperlancar operasional bus. Angka ini jauh di bawah alokasi pemerintah untuk subsidi BBM yang sudah mencapai Rp 137 triliun tahun ini.

Sejumlah kontrak juga harus dilakukan untuk menjamin pendapatan operator, pengadaan bus, dan pelayanan yang prima bagi penumpang bus.

Bus dioperasikan dengan sistem kontrak dan sudah meninggalkan sistem setoran. Kinerja operator dinilai dari ketepatan kedatangan bus di setiap halte yang dilayani di rute tertentu.

Operator akan mendapatkan konsesi mengelola rute dalam periode 6-7 tahun sesuai dengan kebijakan yang diatur Kementerian Perhubungan.

Dengan masifnya jumlah bus ini, diharapkan hal itu bisa memperpendek waktu kedatangan bus yang satu dan lainnya. Bus ini dioperasikan di jalur utama.

Sementara bus sedang dan kecil harus ditata ulang sehingga menjalankan fungsi sebagai angkutan pengumpan. Di sisi lain, pemerintah perlu menggunakan instrumen fiskal dan finansial untuk menekan kepemilikan kendaraan pribadi.