KIPP: Waspadai Kecurangan Saat Pencoblosan!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pilkada DKI Jakarta menjadi ajang pembelajaran politik yang menarik dalam kehidupan berdemokrasi bagi warga DKI Jakarta. Maraknya praktik politik uang menjelang pemungutan suara menjadi tantangan tersendiri bagi warga untuk menentukan pilihannya berdasarkan hati nurani atau karena paksaan oknum tertentu.

Menurut Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta, Wahyudinata, ada beberapa kecurangan yang perlu diantisipasi warga menjelang pemungutan suara, pada hari pemungutan suara, dan pasca pemungutan suara. Menjelang pemungutan suara, ada oknum tertentu yang gencar "membeli suara" warga.

"Politik uang menjelang pemungutan suara bisa muncul dengan berbagai modus, dari pembagian uang langsung sampai iming-iming kemudahan dan fasilitas. Hal tersebut merupakan tindakan pidana pemilu dan mencederai demokrasi," jelas Wahyudinata saat konfrensi pers di Sarinah, Thamrin, Selasa (18/9/2012).

"Jika warga Jakarta menginginkan terpilihnya pemimpin yang baik, jangan terima uangnya, jangan pilih orangnya," sambungnya.

Wahyudinata melanjutkan, berdasarkan pengalaman pada pilkada DKI putaran pertama, ada beberapa bentuk kecurangan pada hari pemungutan suara yang perlu diantisipasi. Pertama, adanya oknum tertentu yang mempengaruhi pemilih dengan berkerumun di sekitar TPS dengan menggunakan simbol atau atribut tertentu. Kedua, adanya kecurangan saat proses pencoblosan dimana KPPS mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, adanya oknum tertentu yang tidak mencelupkan jari ke dalam tinta penanda, hingga intimidasi terhadap pemilih dan pemantau.

Sedangkan kecurangan pasca pemungutan suara dapat terjadi dengan pengubahan jumlah suara oleh pihak penyelenggara atau duplikasi penghitungan suara. "Karena itu fungsi pengawasan menjadi tanggung jawab semua warga untuk mengawal proses pencoblosan bahkan dimulai sebelum pencoblosan. Ini pengalaman yang kita dapatkan pada pilkada putaran pertama," jelas Wahyudinata.

Menurut Wahyudinata, beberapa lokasi yang rawan terjadi kecurangan seperti daerah bekas kebakaran, padat penduduk, serta daerah yang menjadi basis pendukung cagub dan cawagub tertentu.

KIPP juga akan turut memantau Pilkada DKI Jakarta putaran kedua dengan menurunkan 250 relawan yang akan memantau 250 hingga 300 TPS pada hari pemungutan suara, 20 September 2012. Para relawan tersebut berasal dari berbagai elemen masyarakat mulai dari kalangan pelajar SMA, mahasiswa dan pekerja yang tertarik untuk mengawasi jalannya pilkada.