Mau Jokowi-Basuki Dilantik di Monas? Sulit!
- Penulis :
- Imanuel More
- Selasa, 25 September 2012 | 20:18 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - PDIP mendengarkan banyak masukan dari warga agar pelantikan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berlangsung di Monas. Namun usul tersebut sulit terlaksana karena terbentur peraturan perundangan.
PDIP sebagai partai pengusung pasangan tersebut juga mengaku ingin pelantikan berlangsung di tempat yang bisa disaksikan warga Jakarta secara langsung, seperti di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Namun mereka juga sulit membentur prosedur dan peraturan perundang-undangan.
"Kami sebenarnya juga ingin bila Jokowi-Basuki dilantik sebagai pemimpin daerah pilihan warga, pelantikan mereka juga bisa disaksikan masyarakat," ungkap Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2012).
Pelantikan di depan warga, menurut Djarot, untuk membuktikan jika keterpilihan Jokowi-Basuki atas dukungan warga DKI dan demi melayani masyarakat.
"Tetapi peraturan perundang-undangan mengamanatkan pelantikan kepala daerah dilangsungkan di depan sidang pleno DPRD," kata Djarot, menjelaskan halangan dari sisi aturan.
Karena itu, ia meminta anggota DPRD DKI asal PDIP untuk memikirkan solusi demi menyambut aspirasi masyarakat Jakarta itu. Sehubungan dengan itu, ia juga meminta wakil-wakil PDIP di DPRD DKI untuk menekan anggaran pelantikan gubernur-wakil gubernur.
PDIP ingin anggaran pelantikan rasional dan tidak terkesan sebagai kegiatan menghambur-hamburkan anggaran hingga mencederai hati masyarakat kecil.
"Kita instruksikan Fraksi PDIP di DPRD, pelantikan nanti harus sesederhana mungkin. Jangan sampai uang rakyat dihambur-hamburkan yang dapat mencederai hati rakyat," ucap Djarot.
Senada dengan Djarot, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ida Mahmudah mengatakan, usulan awal DPRD untuk anggaran pelantikan mencapai Rp 1,050 miliar. Karena itu, Fraksi PDIP telah berupaya memangkas hingga separuh dari usulan awal.
"Kemarin kita tekan masih Rp 620 juta. Tapi, sekarang kita mau tekan lagi sampai Rp 500 juta," ungkap Ida.
Pilkada DKI 2012 - Berita
