Jumat, 25 Juli 2014

News / Megapolitan

Pilkada DKI Jakarta 2012

Kemacetan Harus Menjadi Prioritas Jokowi

Minggu, 30 September 2012 | 21:23 WIB

Berita terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Tentunya, bagi Gubernur Jakarta tak mudah untuk mengatasi rumitnya permasalahan di Jakarta. Salah satunya adalah permasalahan kemacetan.

Dalam 100 hari masa kerjanya, Jokowi-Basuki diharapkan dapat mengurai permasalahan kemacetan di Jakarta. "Masalah kemacetan itu nomor satu. Transportasi itu langsung menyentuh kebutuhan yang paling mendasar," kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu (30/9/2012).

Namun, ia mengatakan, untuk membenahi kemacetan, diperlukan adanya struktur birokrasi bersih. Dengan adanya dukungan dari birokrasi, persoalan kemacetan di Jakarta yang sudah menjadi tradisi itu sedikit demi sedikit dapat diatasi.

"Jadi, menurut saya, ya memang seharusnya target (Jokowi-Basuki) membenahi transportasi. Paling tidak mengurai kemacetan sedikit dalam satu tahun pertama itu," kata Siti Zuhro.

Sementara itu, terkait dengan wacana Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan akan menggabungkan Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan, Siti Zuhro mengatakan, hal tersebut harus disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. "Kalau di DKI mensyaratkan adanya penggabungan dan kalau digabungkan menjadi lebih efektif dan lebih tepat merespons kerumitan transportasi, ya why not," katanya.

Ia melanjutkan, setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Penggabungan itu, dikatakannya, bisa saja menjadi domain DKI Jakarta. Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa mendiskusikan hal tersebut.

"Tentunya dengan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa dengan penggabungan itu bisa menyelesaikan permasalahan transportasi di Jakarta," kata Siti Zuhro. Namun, dalam mengatasi kemacetan itu, dikatakan Siti Zuhro, tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 100 hari. "Kalau untuk kemacetan tidak mungkin diselesaikan dalam 100 hari pertama. Paling tidak satu tahun," ujarnya.


Penulis: Kurnia Sari Aziza
Editor : Hindra