Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lindungi Novel, KPK Kirim Tim ke Kelapa Gading

Kompas.com - 06/10/2012, 04:56 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan pihaknya akan melindungi penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan beserta keluarganya. KPK sudah mengirim tim ke rumah Novel di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"KPK tetap melindungi Novel. Melindungi penyidik-peyidik KPK. Elemen-elemen KPK yang bekerja kepada KPK. Perlindungan kami sudah kirim tim ke rumah Pak Novel di Kelapa Gading," kata Bambang dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (6/10/2012) dini hari.

Dikhawatirkan, kata Bambang, ada orang-orang "samping" yang tidak diperintah namun tetap berjaga di sana. Namun dia tidak menjelaskan orang-orang "samping" yang dimaksudnya itu.

Selain itu, KPK akan menyediakan pembelaan hukum untuk Novel. "KPK harus back up soal lawyer dan apa yang baik untuk bela Novel," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota Kepolisian Daerah Bengkulu mendatangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat malam untuk menangkap Novel. Penangkapan dilakukan karena Novel diduga melakukan penganiayaan berat saat dia menjabat sebagai Kasat Reskrim Polda Bengkulu tahun 2004 silam.

Menurut Bambang, kasus yang dituduhkan kepada Novel ini mengada-ngada. Kasus yang dikaitkan dengan penyidik kasus simulator SIM itu, menurutnya, sudah selesai pada 2004. Saat itu, seorang anak buah Novel melakukan tindakan melanggar hukum yang menyebabkan seorang tersangka meninggal dunia. Namun perbuatan itu tidak dilakukan Novel.

Bambang bahkan menyebut penangkapan Novel ini sebagai upaya kriminalisasi. Meskipun demikian, dia menegaskan kalau Novel kini berada di tempat yang aman. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com