Jokowi-Basuki Diminta Hentikan Reklamasi

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang baru saja dilantik, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, diminta komitmennya untuk berpihak kepada "wong cilik", khususnya warga pesisir.

"Dalam 10 tahun terakhir, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pengelolaan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu tidak mendapatkan prioritas dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Alih-alih mendapatkan lingkungan pesisir yang lestari dan sehat, mereka (warga pesisir) justru diperhadapkan dengan kebijakan pengaplingan lahan (reklamasi pantai) dan pembiaraan pencemaran limbah cair dan limbah padat (sampah)," ujar Abdul Halim, Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), dalam siaran persnya, Senin (15/10/2012).

Menurut Abdul Halim, persoalan banjir, penggusuran, pencemaran laut, pengaplingan pesisir melalui reklamasi, polusi udara dan suara, serta kemiskinan menjadi tugas utama yang harus dituntaskan Jokowi-Basuki. Karena itu, mereka berharap pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang  baru itu menghentikan proyek reklamasi pantai dan pembangunan giant sea wall yang dianggap tidak berkorelasi dengan upaya pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan nelayan dan masyarakat pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Lalu, mengutamakan perhatian dan program dalam upaya penghentian pencemaran limbah dan pelestarian hutan mangrove, serta mengembalikan kawasan pesisir sebagai kawasan konservasi mangrove dan ruang publik yang bisa diakses secara gratis.

Kiara mengkritisi kebijakan pembuatan giant sea wall atau bendungan raksasa di Teluk Jakarta. Proyek yang akan menguras dana sebesar Rp 250 triliun tersebut dianggap sebagai skema untuk melindungi properti perumahan dan pergudangan hasil reklamasi, tetapi justru meminggirkan para nelayan dan warga di pesisir Jakarta.

"Bila benar gubernur yang terpilh saat ini lebih pro terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan warga miskin, sudah seharusnya Jokowi-Basuki tidak meneruskan kebijakan-kebijakan yang akan semakin menenggelamkan Jakarta dalam problem bencana lingkungan hidup dan bencana kemiskinan," ungkap Selamet Daroyni, Manajer Pendidikan dan Penggalangan Dukungan Publik Kiara.