Perangkat Desa Mendatangi DPRD Kudus - Kompas.com

Perangkat Desa Mendatangi DPRD Kudus

Kompas.com - 19/10/2012, 04:29 WIB

KUDUS, KOMPAS - Sekitar 400 kepala dan perangkat desa se-Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kudus, Kamis (18/10). Mereka meminta para wakil rakyat mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2012 yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Kudus sejak awal Agustus.

Mereka menggelar orasi di halaman depan Gedung DPRD Kabupaten Kudus sembari membawa poster berisi kritik terhadap para wakil rakyat. Poster-poster itu, antara lain, bertuliskan, ”DPRD Jangan Makan Gaji Buta. Kerja untuk Rakyat Harus Diutamakan!”, ”Calon Penerima Santunan Begitu Menderita Menunggu Pencairan Begitu Lama”, dan ”DPRD Milih Kunjungan Kerja Ketimbang Membahas Dana untuk Rakyat”.

Koordinator aksi Hadi Sucahyono mengatakan, pembahasan APBD Perubahan 2012 yang molor berdampak kepada masyarakat dan pembangunan desa. Nasib ribuan calon penerima santunan kematian yang terdaftar sejak Maret 2012 terkatung- katung dan proyek pembangunan jalan dan jembatan desa senilai total sekitar Rp 8 miliar terancam tidak terealisasi.

Apabila APBD Perubahan baru dibahas pada akhir Oktober, dana untuk masyarakat paling lambat baru bisa dicairkan awal Desember. Hal itu menyebabkan proyek pembangunan desa yang membutuhkan waktu pengerjaan 2-3 bulan tidak bakal tuntas pada akhir tahun anggaran.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Agus Darmawan mengaku saat ini Dewan belum membahas sama sekali. Dalam rapat badan musyawarah sebelumnya, pembahasan APBD perubahan dijadwalkan pada 30-31 Oktober.

Kepala Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum Komite Penyelidikan Pemberantasan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto juga ingin beraudiensi terkait molornya pembahasan itu. Dia mensinyalir ada kesepakatan dan kepentingan tertentu di balik molornya pembahasan itu. Namun, DPRD Kudus menolak untuk menemuinya.

Sehari sebelumnya, para perangkat desa di Kabupaten Semarang, Rabu (17/10), berunjuk rasa menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka. Selain menuntut hak-hak selayaknya pekerja seperti gaji standar upah minimum kabupaten/kota, mereka juga menuntut jaminan kesehatan serta tunjangan hari tua.

Perangkat desa yang terdiri dari para kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia itu mendatangi kantor DPRD Kabupaten Semarang, kemudian menuju rumah dinas Bupati Semarang Mundjirin ES. (HEN/UTI)

Editor

Terkini Lainnya

Pemimpin Hamas Serukan Umat Islam Dunia Gelar Demo Setiap Jumat

Pemimpin Hamas Serukan Umat Islam Dunia Gelar Demo Setiap Jumat

Internasional
KLHK Temukan 34 Nama Rumah Sakit dan Klinik dari Tumpukan Limbah Medis

KLHK Temukan 34 Nama Rumah Sakit dan Klinik dari Tumpukan Limbah Medis

Regional
Gunung Agung Erupsi, Aktivitas Bantaran Sungai pun Mati

Gunung Agung Erupsi, Aktivitas Bantaran Sungai pun Mati

Nasional
Petugas Kebersihan Bendungan Tercebur, Keberadaannya Masih Ditelusuri

Petugas Kebersihan Bendungan Tercebur, Keberadaannya Masih Ditelusuri

Regional
Jawaban KPK Terkait Hilangnya Tiga Nama Politisi PDI-P di Dakwaan Novanto

Jawaban KPK Terkait Hilangnya Tiga Nama Politisi PDI-P di Dakwaan Novanto

Nasional
65 Korban Banjir di Aceh Utara Masih Mengungsi

65 Korban Banjir di Aceh Utara Masih Mengungsi

Regional
Mengintip Kehidupan Pengungsi yang Terdampak Erupsi Gunung Agung

Mengintip Kehidupan Pengungsi yang Terdampak Erupsi Gunung Agung

Nasional
KPK Dalami Kontrak Jasa Konsultasi dan Pembayaran Komisi di Kasus Suap Dirut Garuda

KPK Dalami Kontrak Jasa Konsultasi dan Pembayaran Komisi di Kasus Suap Dirut Garuda

Nasional
Kisah Pilu Fatima, Penderita Tumor Mata Ganas di Flores yang Hidup Sendiri

Kisah Pilu Fatima, Penderita Tumor Mata Ganas di Flores yang Hidup Sendiri

Regional
Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi Raih Bung Hatta Anti-Corruption Award

Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi Raih Bung Hatta Anti-Corruption Award

Nasional
Belgia Resmi Tutup Kasus Ekstradisi Pemimpin Tersingkir Catalonia

Belgia Resmi Tutup Kasus Ekstradisi Pemimpin Tersingkir Catalonia

Internasional
Banding PKS Ditolak, Fahri Hamzah Tegaskan Posisinya Tak Bisa Diganggu

Banding PKS Ditolak, Fahri Hamzah Tegaskan Posisinya Tak Bisa Diganggu

Nasional
Tak Lagi Tayangkan Video Rapat, Transparansi di Pemprov DKI Menurun

Tak Lagi Tayangkan Video Rapat, Transparansi di Pemprov DKI Menurun

Nasional
Anies Tak Berkomentar soal Wacana Pemindahan Ibu Kota

Anies Tak Berkomentar soal Wacana Pemindahan Ibu Kota

Megapolitan
Tepis Isu SARA pada Pilkada Jabar, Ridwan Kamil Disarankan Cari Pendamping dari Santri

Tepis Isu SARA pada Pilkada Jabar, Ridwan Kamil Disarankan Cari Pendamping dari Santri

Regional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM