Jokowi Diminta Tak Buat Program Fatamorgana

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan pada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menjelaskan secara detail semua programnya terus mengalir. Hal itu terkait dengan rencana penyusunan skema anggaran yang sampai saat ini dinilai belum jelas, lantaran hasil pemetaan program belum disampaikan pada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Anggota Banggar DPRD DKI Johny Wenas Polii menyampaikan bahwa semua program yang diusung Jokowi harus dilandasi dengan ukuran yang jelas. Baik dari sisi manfaat, jumlah, dan tentu skema anggaran untuk menyokong program tersebut.

"Program yang dibuat jangan program fatamorgana. Harus terukur. Bukan soal setuju atau tidak, tapi ini soal ukurannya," kata Johny saat ditemui Kompas.com di gedung DPRD DKI, Rabu (31/10/2012).

Meski demikian, kata dia, situasi di Banggar saat ini masih terbilang wajar. Kalaupun ada desakan tapi sifatnya hanya bagian dari hak penetapan budget yang menjadi kesatuan antara hak legislasi dengan hak kontrolnya.

"Ini kami minta pada tim dari Pak Gubernur supaya menyampaikan ukuran yang terukur dan diterima secara universal. Kenapa suatu program lebih diprioritaskan ketimbang program lain, karena semua harus ada ukurannya," ujarnya.

Sebagai informasi, sesuai dengan peraturan dari Menteri Dalam Negeri bahwa penetapan anggaran dilakukan di akhir November. Hal itu akan menjadi tekanan serius untuk Jokowi. Pasalnya, Rancangan APBD yang telah disusun harus dievaluasi besar-besaran.

Dari jumlah mata anggaran yang hampir mencapai 60 ribu, dominasinya justru tertuju pada pelaksanaan program gubernur sebelum Jokowi. Karena penyusunan RAPBD telah dilakukan sebelum Jokowi dilantik pada 15 Oktober 2012 lalu.

Berita terkait lainnya dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.