Jokowi Pro Transportasi Massal, Bukan Tol Dalam Kota

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tengah mengevaluasi proyek pembangunan enam jalan tol dalam kota. Namun, ia masih belum mengindikasikan secara jelas, apakah akan melanjutkan proyek tersebut atau tidak.

"Semua ini saya sampaikan di Kementerian Pekerjaan Umum dalam kajian. Tapi sekali lagi saya tekankan, saya tidak pro pada jalan tol dalam kota. Jokowi pro pada transportasi massal," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (5/11/2012).

Mengenai surat penetapan lokasi pembangunan (SP2LP), Jokowi mengatakan, saat ini tinggal menunggu dari Jakarta Timur.

"Yang kurang kan hanya tinggal wali kota di Jakarta Timur. Wali Kota yang sekarang pensiun. Nanti kalau sudah ada gantinya, baru dikerjakan. Dalam satu dua hari ini dicari penggantinya," kata Jokowi.

Sekadar informasi, pembangunan enam ruas jalan tol sebelumnya telah direncanakan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Kala itu, Foke berencana memulai pembangunan proyek ini pada 2013, dengan perkiraan biaya Rp 40 triliun.

Pembangunan tahap pertama diprioritaskan untuk ruas tol Semanan-Sunter dan Sunter-Bekasi Raya. Tahap ini berada pada ruas tol Sunter-Pulogebang. Total anggaran yang dibutuhkan untuk tahap pertama mencapai Rp 17,1 triliun.

Tahap kedua, ruas tol Duri Pulo-Kampung Melayu dan Kemayoran-Kampung Melayu dengan nilai investasi Rp 12,91 triliun. Untuk tahap ketiga, ruas Tanah Abang-Ulujami serta Pasar Minggu-Casablanca yang direncanakan mulai 2018 dengan investasi sebesar Rp 5,71 triliun.

Jakarta Tollroad Development (JTD), konsorsium dari PT Jakarta Propertindo, Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), akan menjadi pemrakarsa pembangunan enam ruas jalan tol.

Berita terkait dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.