Jokowi Diminta Koreksi Diri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pergerakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengundang decak kagum sebagian besar masyarakat. Khususnya mereka warga Jakarta yang hidup di garis kemiskinan dan selama ini selalu merasa luput dari perhatian pemerintah daerah.

Akan tetapi, di luar semua kisah fenomenal itu, ada satu hal penting yang kemudian seperti dipinggirkan oleh mantan Wali Kota Solo tersebut. Hal yang dinilai kecil seperti kerikil dalam sepatu, seiring waktu akan menjadi tanggul besar yang menghadang Jokowi merealisasikan program-programnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali, menyatakan bahwa sudah waktunya Jokowi melakukan koreksi pada dirinya sendiri, selama sekitar tiga pekan duduk sebagai DKI 1. Menurut dia, Jokowi terlalu disibukkan dengan agendanya setiap hari sehingga luput mengagendakan pembahasan program bersama DPRD.

"Belum ada komunikasi dengan kami. Seharusnya disadari kalau Dewan adalah representatif dari rakyat," kata Asraf saat ditemui Kompas.com di Gedung DPRD DKI, Selasa (6/11/2012) sore.

Ia mengingatkan, Jokowi tak akan mampu berjalan sendiri dalam merencanakan dan menjalankan semua programnya. Terlebih, kata dia, di masa peralihan dari gubernur sebelumnya, Jokowi bukan hanya dituntut membenahi program yang dinilai keliru, tetapi juga harus mampu membuktikan bahwa program berjalan sinkron dengan program sebelumnya.

"Jokowi harus mengoreksi diri, kami bagian dari institusi pemerintah dan gubernur tak akan bisa berjalan sendirian," ungkapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI, Selamat Nurdin, juga menyampaikan hal senada. Sampai saat ini ia menilai Jokowi masih belum melibatkan DPRD secara intensif. Bahkan dia menganggap Jokowi sporadis karena lebih banyak melontarkan ide-idenya di jalanan ketimbang menuangkannya secara tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan membahasnya bersama DPRD.

"Tak ada komunikasi dengan gubernur. Jokowi lebih banyak melontarkan ide di jalanan, dan itu terasa sporadis," ujarnya.

Minimnya komunikasi antara Jokowi dan DPRD dapat berbuah buruk karena DPRD adalah pihak yang memiliki hak menyetujui anggaran. DPRD DKI sempat mempertanyakan program-program yang diusulkan Jokowi karena belum ada pemetaan dan paparan yang detail.

Di lain sisi, pengesahan APBD DKI untuk tahun 2013 terancam molor karena sampai saat ini geliat pembahasannya masih alot, padahal seharusnya sudah dapat diputuskan pada akhir bulan ini.

Berita terkait lainnya dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.