Basuki Tak Suka Pakai Data BPS

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku lebih memilih cara sederhana dalam menentukan cara penerima kartu Jakarta sehat (KJS).

Ia enggan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah warga miskin yang ditandai dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

"Kami enggak suka pakai BPS. Patokanya sederhana karena kami hanya urus yang mau masuk rumah sakit kelas tiga. Kan, orang kaya enggak akan mau di kelas tiga," kata Basuki seusai memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (12/11/2012).

Ia menegaskan bahwa teknis pelaksanaan kartu sehat terbilang lebih mudah karena setiap warga hanya perlu mendaftarkan diri melalui puskesmas dengan menyertakan KTP dan kartu keluarga (KK).

Dengan begitu, layanan dan tindakan pengobatan dapat cepat dilakukan tanpa perlu melewati birokrasi yang berbelit-belit seperti program serupa di masa sebelumnya.

"Kami ingin juga orang sakit agar tidak ditolak oleh rumah sakit karena tidak memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM). Sederhana saja yang mau di rumah sakit kelas tiga pasti orang tak mampu," ujarnya.

Untuk diketahui, dengan KJS setiap warga berhak mendapatkan layanan berobat gratis di puskesmas atau saat dirujuk ke rumah sakit kelas tiga yang memiliki MOU dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Kartu ini akan menyasar 4,7 juta jiwa warga DKI dan ditandai dengan peluncuran 3.000 kartu selama 2012 untuk warga di enam kelurahan yang kumuh dan padat penduduk.