Jokowi Tolak Bentuk Tim Independen MRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengusulkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membentuk Indepedent Review Commitee dalam penanganan keberlanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT). Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan membentuk tim independen untuk MRT tersebut.

"Ya enggaklah, itu kelamaan. MRT itu sudah mulai dari tahun berapa, sudah bertahun-tahun. Dulunya kan juga sudah dikaji lagi, ini kita tinggal memberikan penjelasan, bukan dikaji lagi. Tinggal memberikan penjelasan, eksekusi, kemudian putuskan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (20/11/2012).

Jokowi mengatakan akan selalu menerima rekomendasi dan usulan apa pun mengenai MRT. Namun, ia mengatakan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutuskan keberlanjutan proyek MRT.

"Saya enggak mau sekali eksekusi, proyek ini jalan, lalu mandek di tengah jalan. Saya enggak mau, lalu saya putuskan sekarang, tapi tahu-tahu cost-nya tiket mahal. Saya juga enggak mau karena itu akan memberatkan rakyat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian akan saya jalankan," kata Jokowi.

Terkait ancaman penalti dari JICA selaku pemberi pinjaman dana atas proyek tersebut, Jokowi menanggapinya dengan santai dan siap mengganti kerugian jika proyek itu rugi akibat keterlambatan pelaksanaan. Sampai saat ini Jokowi masih belum mendapatkan jawaban memuaskan mengenai tiga hal yang menjadi hambatan untuk melanjutkan proyek tersebut. Hambatan itu menyangkut laba atas investasi (return on investment), volume penumpang, serta besaran dan pola pinjaman proyek.

"Sudah dijawab (oleh PT MRT Jakarta), tapi belum secara detail menjawab apa yang saya inginkan, secara belum gamblang. Nah, kita usahakan minggu ini gelar pertemuan terbuka karena pasti ada banyak pertanyaan dari masyarakat," kata Jokowi.

Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Ketua Umum MTI Danang Parikesit mempertanyakan enam hal perihal MRT. Enam ganjalan MTI terhadap proyek MRT itu meliputi biaya proyek MRT yang terlalu mahal, teknologi yang digunakan MRT sehingga memengaruhi biaya konstruksi. MTI juga mempertanyakan apakah teknologi lebar rel kereta penting untuk pengembangan MRT di masa depan.

MTI juga menghendaki agar tarif untuk konsumen dapat ditekan. MTI mempertanyakan pula pola kelembagaan MRT agar efektif dan mengelola risiko keuangan bagi masyarakat di sepanjang koridor MRT.

Dalam RDP itu, MTI juga menyarankan pembentukan Independent Review Committee oleh Pemprov DKI. "Lembaga ini maksudnya bukan kami, tapi dibuat oleh Pemprov DKI untuk melihat perkembangan MRT dan mendampingi kinerja MRT agar sinergis," kata Danang.