DKI Optimis Laporan Keuangan 2012 WTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta optimis laporan keuangan DKI tahun 2012 ini kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Oleh karena itu, sebelum pada akhirnya laporan itu diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI diharapkan bisa menyusun laporan dengan baik.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, Bulcer W Rajagukguk mengatakan, Pemprov DKI memang seharusnya dapat mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan.

"Harapannya bisa mempertahankan WTP. Karena DKI merupakan ibu kota negara yang juga menjadi barometer provinsi lainnya. Kalau DKI bagus, semoga 32 provinsi lainnya juga ikut bagus," kata Bulcer, di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa, (27/11/2012).

Menurutnya, Pemprov DKI harus segera menyerahkan laporan keuangan paling lambat 3 bulan setelah tutup anggaran atau pada (31/3/2013). "Jadi masih ada waktu bagi Pemprov DKI masih untuk membuat laporan sebaik mungkin," kata Bulcer.

Laporan keuangan itu wajib disampaikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yakni dilakukan dengan stock opname. Selain itu, SKPD juga diwajibkan untuk mengurus laporan keuangannya tahun ini.

Selain itu, ia juga mengharapkan unit-unit SKPD dapat menyajikan laporan keuangan dengan prinsip transparansi akuntabilitas. Mengingat laporan ini pertanggung jawaban akhir setiap tahunnya.

"Setelah nanti diserahkan akan dikoreksi dan diuji, kemudian akan direview dulu oleh Inspektorat. Kamudian baru kita uji," ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan mengaku Pemprov DKI sangat optimis mendapatkan predikat WTP. Ia mengatakan telah melakukan entry point untuk evaluasi atas audit keuangan 2012.

"InsyaAllah optimis SKPD DKI dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar sehingga bisa mempertahankan opini WTP," kata Fadjar.

Tahun lalu, DKI mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit BPK dan rating tinggi (AA+) dari perusahaan pemeringkat, PT Pefindo, atas pengelolaan APBD Jakarta.