Bagi Jokowi, Rencana MRT Masih Belum Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib kelanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) masih terombang-ambing. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang pada awalnya menjanjikan untuk memutuskan kelanjutan proyek MRT hari ini harus menundanya hingga waktu yang belum dapat ditentukan.

Ketika disinggung mengenai pemaparan yang tadi dilakukan terkait MRT, pria yang akrab disapa Jokowi itu mengakui bahwa pemaparan PT MRT Jakarta terkait megaproyek MRT masih belum jelas. Itu sebabnya Jokowi belum bisa memutuskan hal tersebut.

"Tadi sudah dengar semuanya. Sudah jelas belum tadi? Return of investment (ROI)-nya masih dalam kajian. Ini penginnya, saya memutuskan cepat. Tapi kalau kalkulasi yang ada belum matang, ya suruh putuskan nanti dulu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Jokowi mengatakan, pemaparan PT MRT Jakarta terkait MRT itu memang harus lebih dipertajam lagi. Tidak hanya permasalahan ROI yang masih dipertanyakan Jokowi, permasalahan keluhan warga Fatmawati menyangkut permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat juga harus dapat dijelaskan secara terbuka dan transparan.

"Mestinya dapat dijelaskan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat, disosialisasi yang jelas, sehingga bisa diterima. Kalau enggak, ya artinya perlu diulang lagi sosialisasinya," kata Jokowi.

Jokowi pun masih belum mengerti kapan pertemuannya dengan PT MRT Jakarta akan digelar kembali. Jokowi mengatakan, ia akan menjernihkan pikirannya dulu karena megaproyek itu adalah proyek jangka panjang. Proyek ini masih perlu dikaji dan Jokowi tak mau salah langkah mengambil keputusan.

Terkait penundaan keputusannya hari ini, Jokowi mengatakan masih belum puas terkait pemaparan dari pihak PT MRT Jakarta. "Ya, saya yakin hari ini bisa diputuskan. Tapi, ternyata masih kayak gitu, dengerin sendiri to. Perencanaan itu sebenarnya sudah memenangi 60 persen dari sebuah proses kegiatan. Lha kalau perencanaan belum ada sebuah kepastian, bagaimana saya mau membuat keputusan," kata Jokowi.

Hari ini Jokowi menggelar pertemuan terbuka untuk mendengarkan pemaparan dari PT MRT Jakarta terkait keberlanjutan nasib megaproyek MRT. Pemaparan tersebut berlangsung sekitar dua jam. Setelah PT MRT Jakarta memberikan paparannya, warga Fatmawati pun mengeluarkan aspirasi mereka yang menolak keberadaan MRT. Selain itu, juga ada pemerhati transportasi yang mengeluarkan pendapat. Pertemuan terbuka itu layaknya seperti debat kusir. Selama dua jam itu, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Jokowi.

Pembahasan rencana kelanjutan pembangunan MRT ini terus digodok karena ada sanksi berupa materi dan imaterill apabila pembangunannya molor atau batal dilaksanakan. Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), tercantum ketentuan bahwa jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, akan dikenai kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu akan menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat.

Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Hal itu akan mendatangkan konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen, berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun.