Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Mahfud Layak Jadi Capres

Kompas.com - 29/11/2012, 03:19 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku tertarik dengan pribadi Mahfud MD. Mahfud menurutnya layak dicalonkan sebagai presiden dalam Pilpres 2014.

Pasalnya, Ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah sosok yang berintegritas. Hal tersebut disampaikan Marzuki menanggapi survei Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Survei LSI menempatkan Mahfud sebagai capres berkualitas. Mahfud menyingkirkan beberapa tokoh gaek dalam percaturan politik nasional.

"Secara prinsip, Pak Mahfud punya integritas dan track record yang jelas, tidak ada yang buruk," kata Marzuki di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Marzuki mengatakan, salah satu alasan Mahfud layak dicapreskan ialah karena dia bukan pengusaha. Marzuki tidak menyukai pengusaha menjadi presiden. Sebab, dia khawatir presiden merangkap pengusaha akan mengedepankan kepentingan bisnisnya.

"Kebijakannya nanti ada conflict of interest-nya. Pak Mahfud lebih baik jalan saja, maju menjadi presiden," pungkas Ketua DPR RI itu.

Sementara itu, di tempat yang sama, Mahfud menilai dia belum berani mencalonkan diri menjadi Presiden. Saat ini, dia belum menyanggupi kriteria menjadi capres dalam Pilpres 2014.

"Orang kalau mau maju capres modalnya adalah partai dan uang. Kalau partai dan uang bisa dinego, tetapi yang tidak bisa dinego adalah idealisme," tandas Mahfud.

Ia menyatakan, hasil survei adalah wujud demokrasi. Sebab, dari survei diketahui banyak tokoh yang dapat dicalonkan menjadi presiden. Menurut Mahfud, inilah bentuk demokrasi yang diinginkan.

"Semua orang harus punya kesempatan terbuka dan luas untuk mencalonkan diri dan dipilih. Itu agar demokrasi tetap berjalan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com