Hatta: Tarif MRT Harus Terjangkau

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa setuju dengan bentuk bantuan pemerintah pusat untuk proyek mass rapid transportation (MRT), apakah dengan menanggung beban investasi atau memberikan subsidi pada tiket.

"Apakah investasi dibebankan kepada pemerintah pusat atau nanti dalam tarif tiketnya, itu sama saja. Ujung-ujungnya itu produk subsidi," kata Hatta di Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Hatta mempersilakan Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi untuk membicarakan MRT dengan pihak-pihak terkait. Hanya saja, Hatta berharap agar nilai investasi MRT bisa ditekan dengan cara penghematan.

"Misalkan, kalau bangun underground mahal sekali, ya dikurangi underground-nya. Saya enggak ngerti teknisnya, tapi inti saya, kalau bisa mengurangi beban investasi, ya kenapa tidak?" katanya.

Hatta juga menilai tarif MRT nantinya harus terjangkau masyarakat. Jika tarif seharga Rp 30.000, kata dia, masyarakat tidak akan mampu membayar. Namun, ketika ditanya berapa tarif yang ideal, Hatta mengaku tak bisa mengerti menghitungnya.

Hatta menambahkan, jika Pemprov DKI masih merasa berat dengan hasil pembicaraan dengan berbagai pihak, ia berharap terus dibicarakan. "Wong ini negara kita. Memangnya rakyat DKI dengan rakyat pemerintah Indonesia beda? Sama kan. Mari kita duduk sama-sama pikirkan bagaimana," ujar Hatta.

Seperti diberitakan, Jokowi telah bertemu Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk membahas masalah MRT. Jokowi berharap pembayaran pinjaman proyek dibagi menjadi 70:30, yakni 70 persen menjadi beban pengembalian pemerintah pusat kepada JICA dalam bentuk hibah dan sebesar 30 persen beban yang akan ditanggung Pemprov DKI.

Sebelumnya, Menkeu mengatakan, pemerintah pusat bersedia menanggung 52 persen biaya pembangunan MRT. "Pemerintah pusat hibahkan 52 persen dari biaya proyek. Sebanyak 48 persen diberikan dalam bentuk pinjaman bunga murah," kata Agus.