Jika "Sharing Investment" MRT Berat, Jokowi Angkat Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberlanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) masih belum ditentukan nasibnya. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih bersikeras agar dapat melakukan renegosiasi bersama pemerintah pusat untuk pembagian pengembalian beban utang kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar 70:30. Dengan perbandingan itu, berdasarkan perhitungan Jokowi, besaran tiket untuk MRT Rp 19.000.

Apabila besaran tiket MRT sesuai kesepakatan selama ini, yaitu 42:58, maka besaran tiket Rp 38.000. Sementara itu, dia menginginkan harganya Rp 10.000. Dengan demikian, Pemprov DKI harus menyubsidi tiketnya sebesar Rp 28.000. Menurut Jokowi, porsi Pemprov DKI Jakarta harus lebih kecil sehingga sanggup subsidi Rp 9.000-Rp 10.000.

"Sekarang kami bicara masalah sharing beban investasinya yang ada di depan ini. Kalau itu dihitung-hitung, lah kalau bebannya itu 42:58, jatuhnya tiket itu Rp 38.000. Kalau investasinya bisa dinaikkan, jatuhnya bisa hanya kira-kira Rp 19.000. Berarti kalau kami mau subsidi ke Rp 10.000, kami tanggung Rp 9.000," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Bahkan, Jokowi mengatakan, perbandingan beban pengembalian pinjaman ini, dengan besaran pemerintah pusat lebih besar dari Pemprov DKI, sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, Jokowi lupa menyebutkan hal tersebut tercantum dalam PP nomor berapa.

"Jadi, ini kami bicara investasinya dulu karena di PP-nya bahwa share profit itu menjadi beban pemerintah pusat. Share profit itu kalau dalam MRT ya terowongannya, relnya, stasiunnya. Kalau di negara mana pun juga, ya yang namanya subsidi itu pasti. Tapi nanti subsidi itu bagian kami, bagian DKI. Pemerintah pusat enggak usah ngurus subsidi," kata Jokowi.

Dia pun kembali mengeluhkan apabila perbandingan besaran beban pengembalian kepada JICA itu tetap berlaku 42:58, maka harga tiketnya menjadi Rp 38.000 dan subsidi yang dibayarkan Pemprov DKI Jakarta pun akan besar, yaitu Rp 28.000 karena harga tiket yang dipatok adalah Rp 10.000.

"Wah, berarti saya harus subsidi berapa nanti? Misalnya, sharing beban tadi, pusat memberikan 70, jadi harga tiketnya menjadi Rp 19.000. Jadi, kami hanya subsidi Rp 9.000. Tapi ya subsidi ini masih gede banget. Dari Rp 19.000 kami beri Rp 9.000, jadi Rp 10.000. Yang namanya subsidi itu mestinya Rp 10.000 itu kami memberi Rp 1.000. Jika Rp 19.000, kami memberi hanya Rp 5.000," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Jokowi pernah menawarkan apabila renegosiasi 70:30 tidak dikabulkan oleh pemerintah pusat, maka Jokowi akan mencoba negosiasi mentok sampai 58:42. Namun, Jokowi mengaku belum menghitung berapa besaran subsidi tiket yang harus diberikan Pemprov DKI Jakarta apabila share Pemprov DKI Jakarta sebesar 42 persen.

"Kalau porsinya dibalik, kami belum hitung lagi. Nah, kami kuat enggak nanti subsidi. Kalau enggak kuat, ya angkat tangan. Angkat tangan itu berat itu, ya angkat tangan. Gini, tangannya diangkat," kata Jokowi seraya mengangkat kedua tangannya ke atas.

Oleh karena itu, menurut Jokowi, persoalan sharing investment antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta menjadi masalah utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan setelah itu permasalahan harga tiket. "Jadi, itu dulu yang diselesaikan karena porsi itu memengaruhi jatuhnya harga tiket. Jatuhnya harga tiket itu memengaruhi pada subsidi tiket yang diberikan oleh Pemprov DKI," kata Jokowi.

Sementara itu, dalam tiga hari mendatang, Jokowi telah diundang oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk duduk bersama di dalam sebuah pertemuan bersama dengan pemerintah pusat lainnya, seperti Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Perhubungan untuk membicarakan renegosiasi tersebut dan menyamakan visi pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan megaproyek MRT demi penyelesaian permasalahan kemacetan yang selama ini terjadi di Jakarta.

Berita terkait, baca: 100 HARI JOKOWI-BASUKI