Kiat Jokowi Perangi Korupsi di Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (9/12/2012), ditandai dengan pernyataan bersama sejumlah tokoh untuk memerangi korupsi. Ikut serta dalam pernyataan bersama itu adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Bagaimana cara Jokowi mencegah dan memberantas korupsi di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

Dijumpai di sela-sela peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi membeberkan siasatnya dalam upaya memerangi kejahatan luar biasa tersebut. Ia mengatakan, hal utama yang harus dilakukan adalah membenahi sistem tata pemerintahan dan birokrasi di wilayahnya. Sejumlah kekurangan yang ada ditutup dengan sistem-sistem baru, misalnya dengan mengoptimalkan penggunaan sistem internet (online) demi membangun budaya transparan yang dapat diakses warga Jakarta.

"Benahi sistem, misalnya untuk pajak, mulai tahun depan kita online-kan. Pajak restoran, hotel, semuanya," kata Jokowi.

Selain itu, menurutnya, sumber daya manusia (SDM) di lembaga pemerintahan daerah harus dibenahi dan diperkuat. Sebab, pencegahan dan perang melawan korupsi hanya dapat dilakukan dengan sistem baik yang dijalankan oleh SDM yang kredibel. SDM kredibel itulah yang nantinya akan diberdayakan Jokowi untuk melakukan pengawasan di seluruh sektor, baik birokrasi pemerintahan maupun proyek-proyek yang dilakukan di lapangan.

"Yang paling penting benahi sistem dan SDM-nya, pasti semua akan lebih baik. Kita harus benahi, tanpa itu semuanya jadi enggak berguna," ujarnya.