Minggu, 23 November 2014

News / Megapolitan

Jokowi Pasang Anggaran Rp 11,5 Triliun untuk Pendidikan

Senin, 10 Desember 2012 | 21:21 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11,5 triliun di sektor pendidikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2013.

"Sampai sejauh ini, RAPBD 2013 untuk pendidikan Rp 11,5 triliun dengan presentasenya 26 sampai 27 persen dari APBD secara keseluruhan di DKI Jakarta," kata Taufik di Balaikota Jakarta, Senin (10/12/2012).

Ia mengatakan, hampir Rp 6,4 triliun atau 55 persen anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai berupa gaji tunjangan kinerja daerah, tunjangan profesi, sampai tunjangan tambahan guru di bawah Kementerian Agama, yang diberi honor Rp 1 juta per bulan. Bagian lain dalam anggaran tersebut dialokasikan untuk dana hibah kepada guru bantu.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). "Mulai tahun ini (BOP) sudah diberikan kepada sekolah swasta, SD, SMP, SMA, SMK. Tahun ini yang negeri saja diberikan Rp 400.000, yang sebelumnya Rp 75.000. Untuk SMK, yang tadinya Rp 150.000 menjadi Rp 400.000-Rp 600.000 per anak per bulan. Sedangkan untuk swasta jumlahnya 20 persen dari peserta didik," ujarnya.

Terkait dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), pada tahun 2013 akan ada sekitar 332.000 anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu yang akan menerima kartu tersebut. Taufik mengatakan, alokasi anggaran untuk KJP sebesar Rp 804 miliar. Untuk jenjang SMA, akan diberikan sebesar Rp 240.000 per bulan per peserta didik. Untuk jenjang SMP, diberikan Rp 210.000 per bulan per siswa dan untuk jenjang SD sebesar Rp 180.000 per bulan per siswa.

"Jadi Rp 10,2 triliun bisa dikatakan memang menjadi 'belanja tetap' yang sudah pasti kita keluarkan pada sasaran masing-masing," katanya.

Adapun sebesar Rp 1,5 triliun sisanya merupakan alokasi belanja langsung. Belanja langsung itu antara lain untuk peningkatan kompetensi guru, kegiatan-kegiatan pembinaan kesiswaan, sarana dan prasana, pendanaan sekolah luar biasa, dan biaya operasional Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Taufik mengatakan, presentase anggaran pendidikan pada RAPBD 2013 ini hampir sama dengan anggaran pendidikan DKI tahun 2012. Tahun ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 10 triliun dari APBD DKI sebesar Rp 40 triliun. Adapun RAPBD DKI 2013 mencapai Rp 46 triliun.

Saat ini Pemprov DKI sedang mengebut untuk menyelesaikan RAPBD 2013. Setelah Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pendapatan Anggaran Sementara (KUA PPAS) ditandatangani oleh DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI segera menyelesaikan pengerjaan RAPBD 2013. Gubernur Joko Widodo berharap dapat  menyerahkan RAPBD 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI untuk dirumuskan dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPRD pada akhir pekan ini.

Setelah disahkan oleh kedua belah pihak, yaitu eksekutif dan legislatif, APBD DKI 2013 akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anggaran terbesar di APBD 2013, menurut Jokowi, adalah anggaran untuk sektor pendidikan. Meski demikian, nilai anggaran ini masih dapat berubah dalam pembahasan di DPRD.


Penulis: Kurnia Sari Aziza
Editor : Laksono Hari W