Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Sistem "Online" di Kelurahan Tiga Bulan Lagi

Kompas.com - 11/12/2012, 10:43 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, pihaknya terus menggenjot kinerja seluruh awaknya. Ia bertekad, dalam waktu tiga bulan ke depan, semua kelurahan telah siap terhubung dengan perangkat teknologi online.

Fasilitas online itu sengaja dibangun untuk memulai era baru. Semua urusan birokrasi dapat diproses melalui sistem pelayanan satu pintu. Dengan ini, kesulitan masyarakat saat mengurus surat-surat seperti surat izin, surat IMB, KTP, atau lainnya dapat dilakukan lebih cepat dan lebih transparan.

"Jadi, sampai kantor lurah pun sudah ada fiber optic. Itu akan kita selesaikan dalam waktu tiga bulan ini," kata Basuki saat dijumpai di Balaikota Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Lebih jauh, Basuki juga sangat yakin sistem tersebut telah dapat menyentuh seluruh kecamatan, minimal pada enam bulan ke depan. Tak hanya itu, ia juga berjanji seluruh kantor pemerintahan DKI, termasuk kantor-kantor dinas, dapat memiliki sistem serupa di waktu yang tak berjauhan.

Pembangunan jaringan online ini terkait dengan rencana penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu mulai tahun depan. Dengan sistem ini, warga di seluruh DKI dapat melakukan proses birokrasi melalui kantor-kantor perangkat daerah, seperti kantor lurah, kantor camat, ataupun kantor wali kota.

Bila menguasai teknologi, warga dapat melakukan input data tanpa perlu ke kantor, sedangkan masyarakat yang tidak menguasai teknologi akan dibantu oleh petugas di kantor-kantor tersebut. Hal ini lebih praktis karena pengurusan surat di semua kantor perangkat daerah nantinya akan lebih sederhana.

Saat ditanya mengenai akan banyaknya pegawai yang kehilangan pekerjaan, Basuki menjawab kebijakan ini tak berkaitan dengan hal tersebut. Menurutnya, sistem pelayanan satu pintu sengaja digelontorkan untuk merampingkan organisasi dan bukan untuk menutup ruang kerja orang lain.

"Pemda kan bukan buat menampung orang. Orang enggak mau kerja di Pemda juga kok kalau saja ada tempat usaha lain. Sekarang saja iklim usahanya susah, semua orang ingin jadi pegawai negeri karena ada jaminan," ujarnya.

Berita terkait lainnya dapat diikuti di: 100 HARI JOKOWI-BASUKI

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com