JAKARTA, KOMPAS.com - Para lurah dan camat di Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Selasa (11/12/2012), berkumpul di Balai Agung, Balaikota Jakarta. Mereka mendapat pengarahan dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun 2013.
Dalam pertemuan itu, Asisten Gubernur Bidang Pemerintahan Sylviana Murni memaparkan penyerapan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012. Khusus mengenai Program Penguatan Kecamatan dan Kelurahan 2012, total penyerapan anggaran berdasarkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) per tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp 857,2 miliar atau 85,44 persen dari total anggaran sebesar Rp 1 triliun.
Terhadap pencapaian itu, Sylviana memberikan apresiasi kepada kelurahan dan kecamatan yang mencatat penyerapan anggaran paling tinggi sehingga penyerapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) rata-rata telah mencapai 85,44 persen. Penyerapan tinggi mengindikasikan bahwa anggaran tersebt telah digunakan untuk pelaksanaan program kerja.
"Kepada para lurah dan camat yang penyerapannya tertinggi, saya sampaikan penghargaan dan agar terus dipertahankan prestasi di tahun mendatang, sementara kepada para camat dan lurah yang penyerapannya masih rendah, saya harapkan dapat memperbaiki kinerjanya," kata Sylviana.
Sylviana juga memberikan semangat kepada para lurah dan camat untuk dapat meningkatkan kinerja lebih baik sesuai dengan visi dan misi Jakarta Baru. Itu dilakukan dengan cara pemerintahan yang bersih dan transparan berorientasi pada pelayanan publik.
Melihat besaran serapan anggaran kelurahan dan kecamatan itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan akan melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran di kelurahan dan kecamatan. Evaluasi ini untuk melihat apakah alokasi anggaran itu akan langsung diterima oleh masyarakat atau tidak.
"Tetap harus dievaluasi semuanya. Serapan anggaran harus tetap dilihat dari realitas masyarakat di lingkungan itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Tingginya serapan anggaran sebuah provinsi, menurut Jokowi, tidak menjamin apakah anggaran tersebut dapat menyelesaikan sebuah permasalahan dan digunakan untuk kebutuhan yang tepat. Oleh karena itu, ia belum dapat berbicara banyak mengenai beberapa kecamatan dan kelurahan yang penyerapan anggarannya tinggi. "Yang penting semuanya itu untuk masyarakat. Buat apa terserap, tapi ternyata bukan untuk masyarakat," ujarnya.
Berikut ini lima kecamatan yang mencatat penyerapan anggaran tertinggi:
Sementara itu, lima kecamatan dengan penyerapan anggaran terendah adalah sebagai berikut:
Adapun lima kelurahan dengan penyerapan anggaran tertinggi adalah sebagai berikut:
Sebaliknya, lima kelurahan dengan penyerapan anggaran terendah adalah sebagai berikut: