IPW: Kebijakan Jokowi soal Ganjil-Genap Sangat Tak Realistis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana mengambil kebijakan radikal dengan menerapkan pelat nomor ganjil-genap untuk kendaraan yang masuk ke Jakarta. Kebijakan ini diambil Jokowi sebagai upaya mengurai dan mengatasi masalah kemacetan yang semakin parah dan terjadi di Ibu Kota.

Meski pelaksanaannya direncanakan baru tahun depan, kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui pelat nomor ganjil-genap tersebut telah menuai pro-kontra, khususnya bagi masyarakat yang tinggal atau bekerja di Jakarta.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, penolakan gagasan nomor polisi ganjil-genap-ganjil untuk mengatasi kemacetan yang rencananya akan mulai diberlakukan sekitar bulan Maret 2013 tersebut. Neta mendesak agar Polda Metro Jaya tidak mendukung gagasan tersebut. Pasalnya, kata dia, gagasan tersebut sangat tidak realistis dan tentunya akan merugikan rakyat.

Neta mengkritik justru bukan langkah seperti itu yang mesti diambil oleh Pemprov DKI. Dia mengatakan, justru yang mesti lebih diperhatikan adalah mengenai pertumbuhan kendaraan bermotor dan tidak adanya langkah pengendalian produksi kendaraan bermotor itu sendiri yang jumlahnya terus meningkat.

"Ini sangat tidak realistis karena bukan langsung ke hulu permasalahannya. Terjadinya kemacetan parah di Jakarta adalah akibat tidak jelasnya konsep pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor. Bahkan, pemerintah cenderung berpihak kepada kepentingan asing dalam mengumbar produksi kendaraan bermotor. Di sisi lain, pemerintah tidak peduli dengan keberadaan angkutan umum (massal)," kata Neta, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/12/2012).

Menurut Neta, sebagai Gubernur, Jokowi harusnya mengetahui bahwa ketidaknyamanan angkutan umumlah yang membuat warga Jakarta terpaksa mengandalkan kendaraan pribadi (mobil atau motor). Selain itu, Neta mengatakan, permasalahan kemacetan bukan hanya akibat kepadatan kendaraan pribadi, melainkan juga akibat jalanan umum dikuasai parkir liar dan pedagang kaki lima.

Neta menyebutkan, di Jakarta, sedikitnya ada 21.500 titik yang dikuasai parkir liar dan pedagang kali lima yang perlu dilakukan penataan agar tidak menggunakan jalan umum sebagai tempat berjualan, mulai dari wilayah Jatinegara, Matraman, Salemba, Cawang, Grogol, Roxi, Blok M, Cengkareng, dan sejumlah wilayah lainnya.

Di samping itu, terminal bayangan (tempat angkot ngetem), kata Neta, hampir ada di lokasi-lokasi strategis di Jakarta dan menjadi biang kemacetan. "Seharusnya, Jokowi membenahi dulu angkutan umum yang sangat tidak memadai. Pelayanan busway saja masih sangat buruk. Selain berjubel, di atas jam 21.00, busway tidak berhenti di semua halte," kata Neta.

Selain itu, Neta juga mempertanyakan apakah kebijakan Jokowi nantinya mampu untuk diawasi agar berlangsung tertib. Pasalnya, jumlah petugas lalu lintas yang ada saat ini menurutnya masih jauh dari mungkin untuk pengawasan terhadap kebijakan tersebut.

"Kalau itu diterapkan, apakah jumlah polisi lalu lintas yang ada bisa mengawasi pengendara dengan pelat nomor ganjil dan genap. Jangan sampai kebijakan itu malah mubazir nantinya," kata Neta.

Untuk mengatasi kemacetan Jakarta, menurut dia, Pemprov DKI perlu menyampaikan kepada pemerintah pusat agar segera mengendalikan produksi otomotif, bila perlu melakukan moratorium, sehingga produksi industri otomotif yang ada jangan sampai menjadikan Jakarta tumpah ruah dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.

Berita terkait, baca :

100 HARI JOKOWI-BASUKI