Minggu, 21 September 2014

News / Megapolitan

Kebijakan Radikal, Jokowi Belajar dari Turki

Kamis, 13 Desember 2012 | 14:17 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tertarik untuk membuat kebijakan-kebijakan radikal dalam mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta. Salah satu kebijakan radikal yang akan ia terapkan adalah penerapan sistem ganjil-genap yang rencananya akan dimulai pada tahun 2013 mendatang.

Rencana sistem ganjil-genap itu tidak serta-merta mendapatkan respons positif dari masyarakat dan berbagai pihak, tetapi juga tidak sedikit yang berkomentar miring terhadap kebijakan tersebut. Jokowi pun berkali-kali mengatakan, kalau ia tidak mengambil kebijakan radikal, permasalahan yang ada di Jakarta tidak akan rampung.

Saat Jokowi disambangi oleh Duta Besar Turki Zekeriya Akcam, ia mengatakan akan belajar dari pemerintahan Istanbul, Turki, untuk penerapan kebijakan radikal yang selalu didukung oleh masyarakatnya.

"Karena ada dukungan dari masyarakat, Wali Kota Istanbul sukses membangun kotanya. Kebijakan radikal itu harus didukung pula oleh masyarakatnya. Jadi, Dubes Turki menyampaikan dukungan masyarakat itu penting sekali untuk mengubah sebuah kondisi kota," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Sementara itu, terkait hubungan sister city antara Jakarta dan Istanbul yang sudah terjalin sejak 2007, Jokowi ingin merealisasikan kerja sama tersebut, terutama kerjasama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

"Kita ingin mengonkretkan dari kerja sama itu. Mungkin dua hal nanti yang mau saya konkretkan, yang pertama sekolah, yaitu membuat satu model sekolah, kemudian yang kedua rumah sakit. Dua itu saja. Kalau nanti itu lebih konkret, Istanbul mau mengirim timnya ke sini," kata Jokowi.

Sementara Dubes Turki untuk Indonesia Zekeriya Akcam mengatakan, pertemuannya bersama Jokowi hanya sekadar sharing pengalaman mengenai sistem pemerintahan di Istanbul dan kota lainnya di Turki.

"Terutama yang berhubungan dengan aspek kemanusiaan, seperti transportasi, upaya memerangi korupsi, akuntabilitas, dan transparansi," kata Zekeriya.

Menurutnya, pembicaraan itu baru sebatas pembicaraan yang bersifat general dan umum, belum sampai detail ke dalam spesifikasi bentuk kerja sama.

"Saya mau mengundang tim saya ke sini dan mungkin Anda (Jokowi) bisa mengunjungi negara saya agar kemudian kita bisa berdiskusi tentang isu dan permasalahan dan saya juga bisa berbagi pengalaman saya untuk memecahkan permasalahan di kota yang besar seperti Jakarta," kata Zekeriya.

 


Penulis: Kurnia Sari Aziza
Editor : Ana Shofiana Syatiri