Basuki: Eksekusi Program Pasti Terlambat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengirim sinyal bahwa seluruh program-program untuk tahun depan akan telat dieksekusi. Hal ini adalah dampak dari molornya pembahasan dan pengesahan skema anggaran bersama DPRD DKI Jakarta.

Basuki menyampaikan waktu pengesahan Rancangan APBD DKI 2013 baru dapat dilakukan pada Januari tahun depan. Itupun masih belum pasti karena pihaknya baru berencana menyerahkan Rancangan APBD kepada legislatif pada 14 Desember 2012, dan disampaikan hasil pembahasannya kepada Menteri Dalam Negeri dua pekan setelahnya.

"Ya pasti terlambatlah (program-programnya), mundur dua bulan, agak telat dikitlah," kata Basuki saat dijumpai di Balaikota Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Basuki menyampaikan, sampai hari ini Rancangan APBD masih terus disusun. Termasuk mengatur penambahan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 40 persen di setiap proyek pembangunan.

Saat ditanya mengenai pos anggaran untuk megaproyek transportasi massal berbasis rel (Mass Rapid Transit/MRT), Basuki menjawab itu menjadi wewenang Gubernur Joko Widodo. Pasalnya, sampai saat ini kelanjutan pembangunan MRT masih belum dapat diputuskan.

"Kalau Pak Gubernur minta dimasukin (MRT), ya kita masukin. Tapi saya sudah lihat kok, ada pemotongan 25 persen untuk semua harga satuan unit," ujarnya.

Sebagai informasi, telatnya pengesahan skema anggaran DKI 2013 dipicu alotnya pembahasan di tingkat eksekutif dan legislatif. Tarik ulur terjadi di empat program unggulan Jokowi-Basuki yang terus diminta penjelasan detilnya oleh DPRD DKI. Yakni, mekanisme penataan kampung, sumber dana Kartu Jakarta Sehat, pembangunan enam ruas jalan tol, dan mekanisme hibah 1.000 bus.