E-Audit di Pemprov DKI Jakarta Bisa Cegah Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com- Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah pertama yang menerapkan sistem e-audit di tahun 2013. Sistem e-audit dilakukan dengan membentuk sinergi sistem informasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah Provinsi DKI.

Melalui jaringan sistem ini pemeriksaan keuangan dapat dipantau, dianalisis, dan dievaluasi secara elektronik. Harapannya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang terjadi dapat diketahui lebih dini.

Penerapan sistem ini juga diharapkan dapat mencegah korupsi dan meningkatkan pendapatan daerah. "Data yang dihimpun bersama, dapat dimanfaatkan dalam pemeriksaan secara elektronik, sehingga bisa berjalan lebih mudah, cepat, dan efektif. Sementara data itu bisa dimanfaatkan membantu menggendalikan satuan kerja untuk mencapai kijera yang lebih baik," tutur Ketua BPK Hadi Poernomo, Kamis (13/12/2012).

Sinergi data penggelolaan keuangan negara itu dapat menjadikan data tentang keuangan Pemprov DKI  jadi terbuka sebagai wujud transparansi.

Kepala perwakilan BPK RI Provinsi DKI Blucer Welington Rajagukguk mengatakan sistem ini seperti mekanisme kontrol di semua satuan kerja.

"Sistemnya sudah ada, sekarang tinggal menerapkan aplikasinya. Sebagaimana kamera pemantau, mengawasi kinerja pengguna anggaran," tutur Blucer.

Dia mengatakan, setelah Jakarta diharapkan dapat menjadi teladan bagi daerah lain. BPK, katanya, akan menjelaskan penerapan sistem kontrol online tidak akan mengganggu kinerja pemerintah daerah.