Rabu, 3 September 2014

News / Megapolitan

Biaya KJS Belum Dibayar, RSUD Cengkareng Kelimpungan

Sabtu, 15 Desember 2012 | 21:29 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya pasien yang berkunjung ke rumah sakit dengan menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) membuat pihak rumah sakit kewalahan menangani biaya administrasi rumah sakit. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum membayar tagihan pengobatan masyarakat. Hal ini dirasakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat.

"Kita memang agak kelimpungan. Tagihan sejak bulan Oktober sampai Desember belum dibayarkan oleh Pemprov DKI," kata Wakil Direktur Keuangan dan Umum RSUD Cengkareng Silvia kepada wartawan, Sabtu (15/12/2012).

Ia melanjutkan, pihak rumah sakit sudah memberikan klaim biaya pengunjung yang menggunakan KJS setiap hari kepada Suku Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Namun, Sudin Kesehatan belum bisa memberikan kepastian kapan pembayaran bisa dilakukan.

Selain itu, kata Silvia, pasien rawat jalan di RSUD Cengkareng yang menggunakan KJS bisa mencapai 500 orang per hari. Jumlah tersebut belum termasuk pasien rawat inap. Pembayaran yang tersendat membuat sulit pembiayaan pegawai rumah sakit.

Budiman, Kepala Pelayanan RSUD Cengkareng mengatakan, untuk bisa membayar upah pegawai, pihak rumah sakit bisa membayarkan dengan melakukan pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta dengan sistem uang muka. Rumah sakit dapat meminjam uang Pemprov untuk membayar gaji pegawai yang 95 persen bukan PNS tersebut.

"Utang Pemprov ke RSUD dalam sebulan bisa mencapai Rp 10 miliar untuk membiayai pasien yang menggunakan KJS, pemprov belum bisa bayar, tapi kita diperbolehkan pinjam yang namanya uang muka kepada pemprov. Nanti digantikannya berbarengan dengan pelunasan biaya KJS pada RSUD," kata Budiman.

Ia melanjutkan, misalnya dalam sebulan, rumah sakit dapat meminjam dana uang muka kepada pemprov sebesar Rp 6 miliar, maka utang pemprov kepada rumah sakit akan berkurang sejumlah dana yang dipinjamkan. Untuk itu rumah sakit masih bisa beroperasi sampai saat ini.

Akan tetapi, Budiman belum mengetahui kapan biaya tersebut akan dilunasi. Padahal pada perjanjian awal, klaim untuk pasien yang menggunakan KJS dapat diselesaikan dalam waktu sebulan. Artinya, RSUD akan menerima uang pengganti pasien yang menggunakan KJS setiap bulannya.

Diberitakan sebelumnya, besarnya antusiasme warga terhadap program Kartu Jakarta Sehat membuat lonjakan anggaran pemprov DKI. Sampai bulan Desember, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menanggung biaya sekitar Rp 355 miliar untuk melunasi rumah sakit maupun puskesmas yang menerima pasien menggunakan KJS.


Penulis: Alfiyyatur Rohmah
Editor : Heru Margianto