Pengamat: Kartu Sehat Perlu Sosialisasi dan Adaptasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kartu Jakarta Sehat yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam dua bulan terakhir melahirkan dampak positif dan negatif. Untuk mengantisipasi berlarutnya dampak positif, pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menggarisbawahi pentingnya sosialisasi dan adaptasi program sebelum diberlakukan secara umum di Jakarta.

"Sosialisasi dan komunikasi perlu digalakkan lagi oleh Dinas Kesehatan agar prosedur KJS benar-benar dipahami warga dan sampai ke level bawah. Selanjutnya komunikasi dan sosialisasi juga masih perlu ditingkatkan di level badan layanan, seperti puskesmas dan RSUD," kata Andrinof saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Andrinof menjelaskan, sebagai program yang terhitung baru, tidak hanya warga yang perlu mendapatkan pemahaman yang jelas tentang KJS. Para petugas medis dan perangkat terkait harus benar-benar memahami prosedur yang hendak dilaksanakan dan mengerti roh dari program tersebut.

Terkait melonjaknya jumlah pasien dan pemanfaatan pengobatan gratis oleh pasien dari kalangan berada, menurut Andrinof, hal itu terjadi karena kurangnya fungsi kontrol pada level pelaksana program, terutama pada tingkat badan layanan. Kurangnya fungsi kontrol diperkirakan disebabkan oleh kurang pahamnya petugas lapangan akan dampak yang ditimbulkan.

"Tidak bisa hanya atasannya yang tegas. Bawahan juga harus tegas dan benar-benar paham akan program prioritas ini. Untuk itulah perlu sosialisasi lagi," ujar Andrinof.

Ia berpendapat, salah satu cara untuk meminimalkan dampak negatif adalah dengan menerapkan proyek rintisan (pilot project) untuk kawasan tertentu. Dengan pembatasan wilayah sebagai kawasan percontohan, pelaksana program KJS akan leluasa melakukan evaluasi dan antisipasi terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan.

"Program ini sebenarnya perlu diterapkan di kawasan khusus sebagai pilot project terlebih dahulu. Pelaksanaannya dievaluasi terus-menerus, mulai dari prosedurnya, petugasnya, badan layanannya, masalah yang muncul, maupun penyimpangan yang mungkin terjadi. Setelah semuanya diantisipasi, baru kemudian dilepas secara umum ke seluruh Jakarta," ulas pengamat dari Universitas Indonesia ini.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati belum memberikan tanggapan terkait masukan tersebut. KJS yang digulirkan sejak awal pemerintahan Jokowi-Basuki telah mulai diminati oleh warga. Kemudahan yang diberikan pemerintah membuat banyak warga lebih sadar untuk mendapatkan layanan medis saat mendapatkan gangguan kesehatan.

Namun, dalam pelaksanaannya, muncul sejumlah efek samping. Di antaranya, lonjakan pasien belum diikuti jumlah petugas medis yang memadai, pemanfaatan KJS untuk sekadar beruji coba, dan dimanfaatkannya fasilitas layanan kesehatan gratis oleh kalangan mampu.