Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banjir Besar, Pemerintah Jangan Salahkan Hujan

Kompas.com - 23/12/2012, 20:06 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Banjir yang melanda ibu kota pada Sabtu (22/12/2012) kemarin cukup mengagetkan banyak pihak. Salah satunya bagi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ery Basworo. Ia tak menyangka intensitas curah hujan yang begitu tinggi, sehingga pompa tidak cukup banyak menampung air hujan yang datang. Kondisi itu mengakibatkan sejumlah jalan di ibu kota tergenang air, termasuk di jalan protokol Sudirman-Thamrin.

Menurutnya, pompa-pompa yang sudah dipasang di beberapa titik di DKI sudah bekerja efektif, namun tidak dapat menanggulangi intensitas curah hujan yang sangat tinggi.

Menanggapi hal tersebut, pengamat perkotaan Nirwono Joga mengatakan dengan terjadinya peristiwa banjir itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jangan hanya menyalahkan curah hujan yang tinggi. Menurutnya, kapasitas saluran air yang tidak mencukupi perlu diperlebar.

"Jangan hanya menyalahkan curah hujan. Karena, saluran air juga tidak terhubung dengan baik, di titik-titik tertentu saluran air terhenti. Padahal saluran air harus mengarah ke titik paling akhir seperti di waduk atau sungai," tegas Nirwono saat dihubungi di Jakarta, Minggu (23/12/2012).

Selain itu, menurutnya, penyebab terjadinya genangan juga bisa disebabkan karena saluran mampet akibat penuhnya sampah atau limbah. Oleh karena itu, ia mengimbau Dinas PU DKI agar menggunakan waktu libur panjang untuk dapat membersihkan sampah yang ada di selokan-selokan kecil secara menyeluruh. "Permasalahan sampah ini menjadi PR lama yang tidak pernah tuntas," kata Nirwono.

Untuk mengantisipasi datangnya bannjir serupa atau bahkan yang lebih besar di ibu kota, Nirwono mengharapkan, tahun depan, pemerintah dapat melaksanakan revitalisasi gorong-gorong.

"Revitalisasi itu meliputi pelebaran, saluran yang tidak terhubung agar segera dikerjakan, dan optimalisasi situ atau waduk," ujarnya.

Untuk mengantisipasi banjir dalam jangka panjang, kata dia, pemerintah perlu fokus penataan bantaran 13 sungai, recheck regulasi dan legalisasi bebas permukiman bantaran kali rawan banjir seperti Kampung Melayu dan Bukit Duri, yang awalnya merupakan jalur inspeksi.

"Perlu ada sebuah lokasi model yang bisa diterapkan dan tanpa resistensi masyarakat. Jika berhasil, lokasi tersebut bisa diikuti oleh daerah lain," tutur pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com